Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Remisi Ayin Ditolak

Kompas.com - 11/01/2011, 15:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Usulan pengurangan masa tahanan (remisi) narapidana kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani atau yang biasa dipanggil Ayin, akhirnya ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penolakan didasarkan pada kasus sel mewah Ayin di LP Pondok Bambu beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Selasa (11/1/2011), saat dijumpai di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. "Kalapas dan kakanwil-nya merekomendasikan untuk diberikan (remisi) karena mereka bilang Ayin dalam pengawasan mereka berkelakuan baik. Tapi, Dirjen (Pemasyarakatan) enggak mau," ucap Patrialis.

Ia melanjutkan, di dalam catatan Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono, masih ada catatan Ayin di Pondok Bambu. "Di sana di Tangerang memang bagus, tapi kata Dirjennya tadi balik ke catatan itu tadi (sel mewah)," ungkap Patrialis.

Patrialis pun mengaku putusan penolakan remisi ini sudah dilakukan sesuai prosedur dan dilaksanakan secara profesional dan proporsional karena pendapat dari Kalapas Wanita Tangerang Kelas II A Tangerang, Etti Nurbaiti, tentang remisi Ayin hanya bersifat usulan.

Segala keputusan, ungkap Patrialis, ada di tangan Dirjen Pemasyarakatan. "Kalau dirjen mengatakan seperti itu ya saya dukung. Karena dirjen yang berwenang secara teknis, saya serahkan semua kepada Dirjen Pemasyarakatan. Mereka yang lebih paham. Saya enggak mau ikut campur juga," pungkas Patrialis.

Ayin dikabarkan mendapat remisi 2 bulan 20 hari, setelah pada 17 Agustus 2010 lalu ia batal mendapatkan jatah remisi lantaran terkena kasus sel mewah di LP Pondok Bambu. Saat ini Ayin telah melewati dua pertiga masa tahanannya setelah divonis 5 tahun penjara. Namun di MA, Peninjauan Kembali (PK) Arthalyta diterima hingga hukumannya dikurangi menjadi 4,5 tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com