Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munculnya Bu Ani Hanya Sinetron Politik

Kompas.com - 09/01/2011, 21:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, mengatakan, partainya belum berniat memunculkan nama istri presiden, Ani Yudhoyono, sebagai calon presiden 2014.

Menurut Mubarok, memunculkan nama capres saat ini bukan waktu yang tepat. Nama capres yang dimunculkan sekarang tidak akan berhasil.

"Dia (Ani) kan belum dimunculkan. Yang munculkan siapa? Yang munculkan kan orang lain, bukan Demokrat. Demokrat enggak," katanya seusai diskusi "Mafia Kasus dan Fenomena Hukum Indonesia" di Jakarta, Minggu (9/1/2011).

Kemunculan nama Ani, lanjut Mubarok, hanya sinetron politik. "Tidak ada pikiran ke sana, itu hanya sinetron politik," ujarnya.

Dikatakan Mubarok, idealnya, nama calon presiden lebih baik dimunculkan pada 2013 atau 2014. Saat ini masih terlalu cepat. "Coba, SBY jadi presiden apakah jauh-jauh? Enggak ada dulu ngomongnya mau jadi presiden. Begitu muncul, langsung jadi. Gus Dur? Apa lama dia ngomong jadi presiden, enggak," ungkapnya.

Dia juga mengatakan, sebaiknya pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden 2014 memulai kampanye sejak dini melalui karyanya.

Mereka harus menciptakan karya sehingga dinilai masyarakat melalui karyanya tersebut. "Sekarang boleh, tapi bukan untuk diekspos, eksposnya adalah dengan karya besar sehingga dia itu dinilai orang. Jangan bola aja dipolitisasi, orang yang memolitisasi bola nasibnya akan seperti bola," ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com