Kenaikan Tarif KA Dibatalkan Malam Ini

Kompas.com - 08/01/2011, 22:26 WIB
Editoryuli

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah membatalkan kembali kenaikan tarif kereta ekonomi yang sebenarnya baru diberlakukan pada Sabtu (8/1/2011) ini. Keputusan itu baru ditentukan Sabtu malam ini setelah pemerintah menganalisis perkembangan di lapangan.

"Begitu pula keputusan yang kami dengar. Kabarnya, ada instruksi dari Istana," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan, Sabtu malam ini, saat dihubungi. Bambang berjanji akan mengumpulkan informasi terakhir Minggu pagi.

Direksi PT Kereta Api Indonesia pun sudah menginstruksikan melalui pesan singkat kepada para Kepala Daerah Operasi dan Kepala Divisi Regional untuk memberlakukan tarif lama mulai Minggu besok. Penundaan kenaikan tarif diprediksi hingga Maret atau April 2011.

Sebelumnya, pada Sabtu ini, tarif kereta ekonomi naik bervariasi berdasarkan jarak, dengan rentang 16-62 persen. Secara nominal kenaikan tarif kelas ekonomi sebenarnya tidak terlalu besar sebab kenaikan tarif KRL ekonomi sebesar 62 persen hanyalah Rp 2.000.  

Standar pelayanan minimum

Peneliti perkeretaapian dari LIPI, Taufik Hidayat, dan Koordinator KRL Mania, Agus Imansyah, berjanji akan menggunakan waktu selama penundaan tarif ini untuk menyusun standar pelayanan minimum (SPM) kereta api.    

Penyusunan akan melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, organisasi KRL Mania, hingga korporasi. Kenaikan tarif tanpa peningkatan pelayanan justru memperburuk citra PT Kereta Api Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Satu-satunya jalan adalah membuat SPM dulu," kata Soegeng Setyo, Chief Executive Officer KATV, sebuah kelompok usaha pendukung perkeretaapian, di bidang media, televisi, dan kafé .   

Pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja juga menegaskan akan membantu penyusunan SPM kereta api. SPM adalah titik awal dari membaiknya pelayanan transportasi publik di negara ini. "Tanpa standar, bagaimana kita beranjak dari satu titik pelayanan ke arah sebuah perbaikan," ujar dia.

Senada dengan Rudy, Ketua Forum Masyarakat Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mendukung keberadaan SPM kereta api sebelum tarif dinaikkan. "SPM penting agar perkeretaapian tak sekedar dijadikan mainan politik," kata dia.  



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X