Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK: Kerugian Negara Rp 8,5 Miliar!

Kompas.com - 30/12/2010, 17:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil analisa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyimpulkan adanya kerugian negara dalam penggunaan dana pemilukada Jawa Barat tahun 2008 di Polda Jawa Barat. Total kerugian negara sekitar Rp 8,5 miliar.

Demikian diungkap Heri Subowo, pegawai BPK pada sidang terdakwa Komjen Susno Duadji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2010). Heri dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) sebagai ahli keuangan.

Heri mengatakan, kesimpulan itu didapat dari telaah berita acara pemeriksaan (BAP) Kombes Maman Abdulrahman selaku Kepala Bidang Keuangan Polda Jabar, para Kepala Polres, maupun bendahara satuan kerja (Bensatker), konfirmasi kepada saksi-saksi, bukti-bukti dari penyidik Polri, dan lain-lainnya.

Heri mengatakan, total kerugian negara itu didapat dari penjumlahan dana yang digunakan di luar kegiatan pengamanan pemilu. Hasil telaah, kata dia, dari dana hibah Pemprov Jabar senilai Rp 27,7 miliar, sementara dana yang disalurkan ke seluruh Bensatker hanya Rp 19 miliar.

"Berdasarkan data, ada sebagian dana yang digunakan di luar kegiatan pengamanan antara lain untuk uang atensi, pembelian Dollar AS, cek perjalanan, sedan Toyota Camry," papar Heri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Susno didakwa memerintahkan Maman memotong dana senilai Rp 8,5 miliar. Dalam dakwaan, dari Rp 8,5 miliar itu Susno menikmati sekitar Rp 4,2 miliar dengan rincian Rp 1 miliar dalam bentuk 40 lembar cek perjalanan yang dibeli oleh Maman, serta 208.225 Ddollar AS dan Rp 743 ,9 juta.

Susno juga didakwa memberikan dana antensi kepada para pejabat di Polda Jabar di antaranya Wakapolda, Irwasda, dan para pejabat di bawahnya. Susno juga didakwa memerintahkan Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, yang saat itu dijabat Binsar Sitompul, untuk membeli mobil Toyota Camry. Menurut JPU, mobil dinas Kapolda Jabar itu dibeli dengan uang hasil pemotongan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com