Tiada Ruang untuk Kekerasan atas Nama Agama

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski cenderung bersikap tidak toleran dalam kehidupan beragama, masyarakat Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi umumnya tidak mendukung kekerasan yang mengatasnamakan agama (48,1 persen). 

"Di wilayah Jabodetabek, segala bentuk kekerasan yang membawa agama agak kurang mendapat tempat. Bahkan, mereka susah terprovokasi untuk kasus-kasus pertikaian bernuansa agama," kata Wakil Ketua Umum SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos saat berbicara dalam siaran pers riset tentang Radikalisasi Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat, Rabu (22/12/2010) di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam penelitian yang melibatkan 1.200 responden dari wilayah Jabodetabek ini, Front Pembela Islam (FPI) dinilai sebagai organisasi keagamaan yang paling sering bertindak kekerasan (61,9 persen). Selanjutnya ada Hizbut Tahrir Indonesia (3,5 persen), Nahdlatul Ulama (2,6 persen), dan Muhammadiyah (2,2 persen). 

"Keterlibatan HTI, NU, dan Muhammadiyah dalam aksi kekerasan mungkin dikonstruksi para responden dari adanya ketiga organisasi itu dalam organ yang disebut Forum Umat Islam (FUI) yang gabungan ormas-ormas Islam," ucap Bonar.

Peneliti SETARA Institute, Ismail Hasani, menambahkan, secara implisit, pandangan masyarakat itu bermakna bahwa agama tidak bisa melegitimasi atau melakukan pembenaran terhadap aksi kekerasan.

Ismail mengangkat memori pada survei terdahulu terkait pola sosialisasi ajaran agama yang umumnya terjadi di lingkungan keluarga yang cenderung membentuk sikap beragama yang moderat. Ia menduga, kekerasan atas nama agama berasal dari luar diri para pelaku atau di luar metode keluarga.

"Di mata warga Jabodetabek, lingkungan di luar keluarga berpotensi melahirkan radikalisme di kalangan kaum muda. Dengan kata lain, kaum muda jadi sasaran radikalisasi oleh kelompok-kelompok organisasi radikal tertentu," ucapnya.