Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Bantah Perintahkan Penahanan

Kompas.com - 14/12/2010, 21:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Lutfi Rauf menyangkal informasi yang menyebutkan perintah penahanan pesawat Malaysia di Bandara Internasional Djuanda, Surabaya, berasal dari Kementerian Luar Negeri RI. Namun begitu, dia sendiri mengaku masih terus menelusuri di mana kira-kira akar persoalannya.

"Seharusnya sebelum terbang melintasi wilayah kita, izin keamanan sudah dikantongi. Memang ada beberapa instansi terkait selain Kemlu yang berkoordinasi mengeluarkan izin itu. Saya masih belum tahu di mana letak kesalahannya. Apakah memang mereka (Malaysia) yang alpa atau ada tahap yang bermasalah di sini," ujar Lutfi, Selasa (14/12/2010).

Menurut Lutfi, proses pengurusan izin keamanan seharusnya tidaklah rumit. Pemerintah negara yang bersangkutan tinggal memberitahukan dan berkoordinasi tentang data penerbangannya saja. Paling cepat sehari izin bisa diproses dan dikeluarkan.

Izin keamanan tersebut setidaknya, tambah Lutfi, terdiri dari beberapa hal mulai dari izin terbang yang di dalamnya terdapat izin mendarat dan melintas (landing and over-flight clearance) oleh Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, izin keamanan (security clearance) oleh institusi BAIS TNI, serta izin diplomatik (diplomatic clearance) oleh Kemlu.

"Sepanjang hari ini saya sedang berada di Surabaya, namun sampai sekarang (sekitar pukul 21.00 saat Kompas hubungi) saya belum dapat kontak dari pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Seharusnya kalau memang ada masalah, mereka pasti akan mengontak saya," ujar Lutfi.

Lebih lanjut Lutfi menambahkan, dirinya juga masih belum tahu pasti nama-nama pejabat atau orang penting dari Kerajaan Malaysia, yang ada dalam penerbangan tersebut. Pihak Kemlu menurutnya masih akan menelusuri sumber persoalan yang terjadi sampai mengakibatkan penahanan tersebut.

Pesawat Malaysia jenis BAE 146-200 yang berisi 81 orang ditahan di Bandara Djuanda oleh aparat TNI, sejak tadi siang. Pesawat tersebut tengah kembali dari Dili menuju Malaysia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

    Nasional
    Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

    Nasional
    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

    Nasional
    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

    Nasional
    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

    Nasional
    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

    Nasional
    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

    Nasional
    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

    Nasional
    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

    Nasional
    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

    Nasional
    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

    Nasional
    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

    Nasional
    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

    Nasional
    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

    Nasional
    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com