PDI-P: Ada Rekayasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam draf RUU Pilkada versi pemerintah, pemilihan Gubernur diusulkan melalui DPRD. Mekanisme ini mengubah sistem yang berjalan sejak pasca reformasi, yaitu melalui pemilihan langsung.

Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai, konsep ini sarat muatan kepentingan politik jangka pendek dan sangat pragmatis. "Ada proses rekayasa yang tidak sehat dan tujuan politik lain. Untuk kepentingan pragmatis. Kenapa tiba-tiba pilkada Provinsi kok dipilih langsung oleh DPRD. Ini kan kemunduran," kata Tjahjo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selatan, Jumat (10/12/2010).

Menurutnya, ada kelompok-kelompok kepentingan yang tengah memanfaatkan situasi untuk kepentingan politiknya. Siapakah yang memiliki kepentingan politik di balik usulan ini? "Kalau lewat DPRD kan, untuk kepentingan siapa yang mayoritas di DPRD. Mulai kepala desa, bupati, walikota, presiden dipilih oleh rakyat. Kok Gubernur tiba-tiba ke DPRD. Ada apa? Kepentingan pragmatis siapa? Anda bisa lihat lah," ujarnya.

PDI Perjuangan masih berpandangan pemilihan langsung merupakan jalan terbaik. Pelaksanaan pilkada langsung yang belum sempurna, dikatakan Tjahjo, masih bisa diperbaiki. Konsep yang ditawarkan PDI Perjuangan adalah pelaksanaan pilkada secara serentak untuk menghemat biaya dan mendapatkan anggaran langsung dari APBN.