Ruhut Pilih Bambang, Kenapa?

Kompas.com - 25/11/2010, 12:37 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Siapa yang akan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Bambang Widjojanto atau Busyro Muqodas? Kita masih menunggu.

Namun, jika pertanyaan itu diajukan kepada anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul, ia sudah punya jawaban: Bambang Widjojanto. Menurutnya, Bambang mampu memberikan "terapi kejut" dalam upaya pemberantasan korupsi ke depan.

"Mereka (sejumlah anggota Komisi III) melihat yang lebih senior, lebih tenang. Kalau saya, merasa perlu 'shock terapy'. Jadi kalau untuk pemberantasan korupsi, perlu yang berani," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/11/2010).

Ruhut mengaku bertemu dengan sejumlah anggota Komisi III lainnya dari empat fraksi lain yang lebih memilih Busyro Muqodas. Mereka mengatakan, Busyro lebih baik dari Bambang.

"Saya bilang, kalau milih Bambang, petinggi-petinggi partai itu bisa kena semuanya memang. Kan (Bambang) berani kali itu orangnya," tambahnya lagi.

Walau demikian, Ruhut menegaskan bahwa ini hanyalah preferensi pribadinya. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat tidak memberikan arahan mengenai nama yang harus dipilih.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

    Soal Kisruh Partai Demokrat, Menkuhmam Minta SBY Tak Tuding Pemerintah

    Nasional
    Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

    Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

    Nasional
    Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

    Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

    Nasional
    KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

    KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

    Nasional
    Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

    Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

    Nasional
    BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

    BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

    Nasional
    Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

    Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

    Nasional
    Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

    Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

    Nasional
    BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

    BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

    Nasional
    Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

    Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

    Nasional
    Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

    Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

    Nasional
    Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

    Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

    Nasional
    Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

    Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

    Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X