Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JCLEC, Buah Kerjasama Polri dan AFP

Kompas.com - 21/11/2010, 17:20 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Pernah mendengar nama JCLEC? Sebagian orang mungkin belum mengenal pusat pelatihan penegakan hukum Kepolisian RI bertaraf internasional itu.

JCLEC, yang merupakan kepanjangan dari Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation, melatih para penegak hukum yang ingin meningkatkan keahlian operasionalnya dalam menangani kejahatan lintas negara termasuk terorisme. Dibangun atas kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia, JCLEC dikelola Kepolisian RI dan Kepolisian Federal Australia (AFP).

Direktur Eksekutif JCLEC, Brigjen (Pol) Boy Salamuddin mengatakan, Australia merupakan pendonor utama pembangunan JCLEC.

"Mitra strategis kita Australia, menyumbang 61,99 persen dana," ujarnya saat menyambut pewarta di JCLEC, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/11/2010).

Pada tahap pertama, Australia menyediakan 36 juta dollar Australia untuk pembangunan JCLEC. Kemudian, selama empat tahun ke depannya, Australia menyumbang 7 juta dollar Australia per tahun. Juga sebanyak 20 ribu dollar Australia setiap satu kali pelatihan.

Lantas, apa alasan Australia menjadi pendonor utama? Perwakilan Australia yang juga Direktur Eksekutif JCLEC, Brian Thomson mengungkapkan, kepedulian Australia terhadap kejahatan terorisme menjadi alasan utama pendonoran JCLEC. Banyak warga negara Australia yang menjadi korban aksi pengeboman teroris di Indonesia.

"Banyak korban warga Australia dalam kejadian bom Bali. Agar Indonesia dan Australia tidak lagi jadi korban terorisme," katanya.

Hubungan Indonesia-Australia yang terbangun sangat baik sejak 2004 pun, kata Brian, menggerakkan Australia untuk mendonorkan dananya.

Diharapkan, ke depannya JCLEC mampu meningkatkan keamanan kawasan Asia Tenggara plus Australia.

Stabilitas Kawasan
Dikatakan Boy, Indonesia dipilih sebagai lokasi pendirian JCLEC karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi korban kejahatan terorisme. Di Indonesia, kata Boy, tersembunyi sel-sel terorisme atau kelompok-kelompok yang memiliki ideologi melenceng.

Ditambah lagi, letak Indonesia yang cukup strategis. Terganggunya stabilitas keamanan Indonesia, kata Boy disinyalir dapat mempengaruhi stabilitas kawasan.

"Jadi kepentingan JCLEC terhadap regional kawasan dan nasional banyak sekali. Mendorong adanya regional atau national awarness, merasakan adanya sel-sel kelompok orang yang memiliki keinginan berbeda atau keluar konstitusi," papar Boy.

Dia juga menambahkan, meskipun menjadi negara pendonor utama, Australia akan kesulitan jika ingin mengintervensi kebijakan keamanan nasional Indonesia.
"Karena ada etika diplomasi, etika kerjasama regional internasional, ada kesetaraan, dan norma-norma yang tidak bisa dilangkahi," tukasnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com