Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Australia Negosiasi Kemitraan

Kompas.com - 02/11/2010, 13:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Australia mengumumkan kesepakatan untuk memulai negosiasi Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Keputusan untuk memulai negosiasi merupakan kelanjutan dari tujuan bersama yang tercantum dalam Pernyataan Bersama Maret 2010 untuk meningkatkan volume investasi dan perdagangan bilateral.

Kemitraan yang meliputi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi akan memberikan kontribusi lebih lanjut bagi hubungan perdagangan dan investasi yang lebih erat, berimbang dan saling menguntungkan bagi Indonesia dan Australia.

Pengumuman ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia seusai melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/11/2010).

"Tahun lalu total perdagangan mencapai 6,7 miliar dollar AS. Tahun ini pada semester pertama saja, total perdagangan mencapai 4,4 miliar dolar atau naik 22 persen. Oleh karena itu, untuk kepentingan kedua negara, kami sepakat untuk memikirkan terbangunnya comprehensive economy partnership agar capaian perdagangan yang sudah baik bisa ditingkatkan lagi," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers bersama.

"Comprehensive economy partnership bukan hanya di bidang perdagangan saja, tapi di bidang investasi dan lainnya. Investasi Australia di Indonesia juga baik. Secara kumulatif, total perdagangan Australia mencapai 4,8 miliar Dollar AS," tambah Presiden.

Selain itu, kedua negara juga mengakui sejarah panjang kerja sama bilateral dan pembangunan kapasitas di bidang pertanian. Indonesia dan Australia berkomitmen untuk lebih meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, termasuk karantina, penelitian bersama, serta pembangunan kapasitas untuk memajukan perdagangan dan investasi, khususnya di bidang produksi daging sapi dan hasil pertanian, serta meningkatkan inovasi dan ketahanan pangan. Kedua negara juga menyambut baik dialog yang berkelanjutan antara para menteri pertanian. ?HIN Sender hindra

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com