Massardi: Presidennya yang Harus Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini dianggap buruk tidak dapat dipersalahkan kepada Patrialis Akbar semata. Presiden SBY harus ikut bertanggung jawab.

Demikian dikemukakan pengamat politik Adhie Massardi dalam diskusi evaluasi kinerja hukum dan keamanan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10/2010).

"Pemilihan menterinya kan seperti itu, tidak jelas. Secara umum, menteri sekarang tidak punya kemampuan. Mereka kerja semua tergantung Presiden. Jadi ketika menterinya salah, yang pertama harus disalahkan ya yang memilih mereka, yaitu Presiden. Jadi, yang pertama kali harus di-reshuffle adalah pemilihnya," ujar Adhie.

Adhie menjelaskan, negara itu sama dengan sebuah tim sepak bola. Jika Presiden memiliki visi dan misi yang jelas, jajarannya juga akan baik. "Seperti Alex Ferguson di Manchester United, dia punya tujuan yang sangat jelas, maka timnya juga akan bagus. Pelatih tahu pemain mana yang harus diambil. Yang dribble-nya bagus, mana yang cocok jadi striker, wing back-nya siapa. Nah sekarang ini saya lihat Presiden enggak punya visi yang jelas," kata Adhie.

Adhie berharap agar para menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II harus memiliki inisiatif yang tinggi. "Ke depan menteri harus ambil keputusan tanpa menunggu Presiden. Mereka tinggal kasih laporan ke Presiden, seperti waktu pemerintahan Gus Dur," ujarnya.