Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Juktut Bocor? Sudah Sering di Kejagung

Kompas.com - 29/10/2010, 16:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bocornya petunjuk penuntutan (juktut) milik terdakwa Gayus Halomoan Tambunan dalam perkara pencucian uang di Pengadilan Negeri Tangerang rupanya bukan kali ini terjadi. Praktek pembocoran juktut sampai ke tangan terdakwa merupakan hal lumrah yang selama ini terjadi di kalangan kejaksaan agung.

Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy mengindikasikan hal tersebut. "Kami di sini hanya supervisi saja maka sampai sekarang enggak ada lagi di Gedung Bundar kebocoran-kebocoran mengenai rentut/juktut itu. Kalau dulu kan sering," ujar Marwan, Jumat (29/10/2010), di Kejaksaan Agung, Jakarta.

Ketika diatanyakan apakah sering bocornya juktut tersebut juga mengarah pada praktek pemalsuan/manipulasi sebagaimana yang terjadi pada kasus Gayus, Marwan membantahnya. "Oh, bukan merubah. Dulu itu, rentut belum dikirim orang sudah tahu. Kalau sekarang enggak lagi toh," ungkap Marwan.

Lalu, siapakah yang membocorkan juktut tersebut? "Ya biasalah...," ucap Marwan tanpa menyebutkan secara pasti pihak yang biasa membocorkan juktut dari pihak kejaksaan agung tersebut.

Akibat seringnya praktek seperti ini terjadi di kalangan kejaksaan, Marwan menyarankan agar kejagung merubah sistem dengan menyerahkan persoalan juktut ke tangan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri saja. "Kami akan sarankan seperti di Gedung Bundar (Pidana Khusus/Pidsus). Gedung Bundar itu kan tidak lagi menangani juktut (tidak seperti di Pidana Umum/Pidum)," ungkap Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

    Nasional
    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

    Nasional
    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

    Nasional
    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

    Nasional
    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

    Nasional
    Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

    Nasional
    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

    Nasional
    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

    Nasional
    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

    Nasional
    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

    Nasional
    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

    Nasional
    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

    Nasional
    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

    Nasional
    Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

    Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com