Mbak Tutut Ancam Pidanakan MNC Grup

Kompas.com - 21/10/2010, 17:28 WIB
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com — Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut melalui tim kuasa hukumnya mengancam memidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan nama Televisi Pendidikan Indonesia menjadi Media Nusantara Citra Televisi atau MNC TV.

"Pekan depan, kami akan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam perubahan TPI menjadi MNC TV ke polisi," kata pengacara Mbak Tutut, Denny Kailimang, di Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Seperti diketahui, PT MNC Tbk mengubah nama TPI menjadi MNC TV meski Kementerian Hukum dan HAM telah membatalkan surat pengesahan kepemilikan MNC atas TPI tertanggal 21 Maret 2005. Kementerian juga menyatakan bahwa pemilik sah TPI adalah Siti Hardiyanti Rukmana.

Atas tindakan perubahan nama secara sepihak itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menduduki kantor TPI.

"Karena itu, kami meminta kepada aparat negara supaya bersikap netral atau tidak berpihak kepada pihak mana pun," katanya.

Ia menegaskan, PT TPI adalah pemilik merek dagang TPI yang sah dan tidak pernah dipindahtangankan ke pihak mana pun.

Karena itu, perubahan nama televisi tersebut yang disiarkan di seluruh Indonesia pada 20 Oktober 2010 adalah cara ilegal karena diduga tidak memiliki izin penyelenggaraan acara.

"Perubahan TPI menjadi MNC TV adalah upaya untuk menyesatkan persepsi publik tentang pemilik yang sah dari TPI," katanya.

Karena itu, manajemen TPI yang sah (versi Mbak Tutut) akan terus berusaha mempertahankan hak kepemilikan TPI dengan segala upaya yang dimungkinkan.

"Kami juga akan mengembalikan TPI kepada visi untuk memajukan pendidikan seperti awal pendirian TPI oleh Mbak Tutut pada 1990," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Penggunaan Uang Suap Bupati Banggai Laut untuk Biaya Pilkada

KPK Dalami Penggunaan Uang Suap Bupati Banggai Laut untuk Biaya Pilkada

Nasional
Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X