Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kok Bisa SBY Keduluan Hillary?

Kompas.com - 08/10/2010, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan politik luar negeri dengan Belanda tampaknya lebih menguras perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya. Pembatalan lawatan ke Belanda yang bersamaan dengan bencana banjir bandang di Papua mendapatkan respons yang lebih besar.

Hingga Jumat (8/7/2010) ini, belum ada pernyataan Presiden mengenai bencana yang sudah menelan hampir 100 korban tewas. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton sudah lebih dulu menyatakan keprihatinannya atas bencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairun Nisa, menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah. "Masak bisa keduluan Hillary? Pemerintah seharusnya lebih dulu memberikan pernyataan dan menyampaikan apa saja kebijakan yang diambil untuk penanggulangan dan penanganan bencana itu. Bagaimanapun, ini bencana besar," ujar Chairun Nisa, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/10/2010).

Lambatnya respons politik pemerintah dinilai sebagai kurangnya perhatian atas apa yang terjadi pada rakyat. "Kalau sampai keduluan orang lain, kok sepertinya tidak sensitif terhadap rakyat yang kena musibah," katanya.

Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah turun ke lokasi, menurut Chairun Nisa, tidak cukup tanpa adanya pernyataan resmi pemerintah atas bencana itu. Para menteri juga diminta turun langsung untuk memastikan penanganan berjalan semestinya.

"Saya pikir harus segera ditangani korbannya banyak sekali. Walaupun sebenarnya, semua bencana ini alam, yang mungkin saja karena kesalahan manusia. Tidak cukup hanya BNPB, harus integratif dari kementerian lain. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, harus segera turun ke sana," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan, banjir bandang melanda Wasior, Papua Barat. Aktivitas kota itu lumpuh. Hingga pagi ini, jumlah korban tewas sudah mencapai 97 orang. Diyakini korban tewas akan terus bertambah mengingat timbunan lumpur di kota itu mencapai dua hingga tiga meter.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton menyampaikan keprihatinan terhadap banjir di Papua Barat, Rabu (6/10/2010) di Washington. "Atas nama rakyat Amerika Serikat, kami menyampaikan simpati mendalam terhadap kerusakan dan jatuhnya korban jiwa akibat banjir dan longsor di Indonesia bagian timur, terutama di Provinsi Papua Barat," kata Hillary.

Dalam rapat kabinet, Kamis (7/10/20100), Presiden juga tidak menyinggung soal bencana alam ini. Saat itu kepala negara banyak mengulas soal anggaran belanja negara dan menyampaikan bantahan terkait anggaran negara untuk baju Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang Lewat 'Money Changer'

    KPK Duga Eks Kepala Bea Cukai Makassar Terima Uang Lewat "Money Changer"

    Nasional
    Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

    Bahas PKPU, Ketua KPU Sebut Satu TPS Pilkada 2024 Diisi Maksimal 600 Pemilih

    Nasional
    Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

    Komisi II Gelar Rapat Bareng KPU, Bahas Dua Rancangan PKPU soal Pilkada

    Nasional
    World Water Forum, 17 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

    World Water Forum, 17 Tahun Perjalanan Menjawab Persoalan Air Dunia

    Nasional
    Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul 'Money Politics' Dilegalkan

    Di Hadapan KPU-Pemerintah, Politisi PDI-P Usul "Money Politics" Dilegalkan

    Nasional
    Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

    Dukung Perhelatan World Water Forum, Pertamina Patra Niaga: Pasokan Energi di Bali Aman

    Nasional
    MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

    MA Tunggu Putusan Hasbi Hasan Inkrah Sebelum Putuskan Statusnya

    Nasional
    Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

    Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

    Nasional
    Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

    Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

    Nasional
    Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

    Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

    Nasional
    Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

    Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

    Nasional
    4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

    4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

    Nasional
    KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

    KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

    Nasional
    Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

    Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com