Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kok Bisa SBY Keduluan Hillary?

Kompas.com - 08/10/2010, 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Persoalan politik luar negeri dengan Belanda tampaknya lebih menguras perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya. Pembatalan lawatan ke Belanda yang bersamaan dengan bencana banjir bandang di Papua mendapatkan respons yang lebih besar.

Hingga Jumat (8/7/2010) ini, belum ada pernyataan Presiden mengenai bencana yang sudah menelan hampir 100 korban tewas. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton sudah lebih dulu menyatakan keprihatinannya atas bencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairun Nisa, menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah. "Masak bisa keduluan Hillary? Pemerintah seharusnya lebih dulu memberikan pernyataan dan menyampaikan apa saja kebijakan yang diambil untuk penanggulangan dan penanganan bencana itu. Bagaimanapun, ini bencana besar," ujar Chairun Nisa, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/10/2010).

Lambatnya respons politik pemerintah dinilai sebagai kurangnya perhatian atas apa yang terjadi pada rakyat. "Kalau sampai keduluan orang lain, kok sepertinya tidak sensitif terhadap rakyat yang kena musibah," katanya.

Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah turun ke lokasi, menurut Chairun Nisa, tidak cukup tanpa adanya pernyataan resmi pemerintah atas bencana itu. Para menteri juga diminta turun langsung untuk memastikan penanganan berjalan semestinya.

"Saya pikir harus segera ditangani korbannya banyak sekali. Walaupun sebenarnya, semua bencana ini alam, yang mungkin saja karena kesalahan manusia. Tidak cukup hanya BNPB, harus integratif dari kementerian lain. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, harus segera turun ke sana," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Seperti diberitakan, banjir bandang melanda Wasior, Papua Barat. Aktivitas kota itu lumpuh. Hingga pagi ini, jumlah korban tewas sudah mencapai 97 orang. Diyakini korban tewas akan terus bertambah mengingat timbunan lumpur di kota itu mencapai dua hingga tiga meter.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton menyampaikan keprihatinan terhadap banjir di Papua Barat, Rabu (6/10/2010) di Washington. "Atas nama rakyat Amerika Serikat, kami menyampaikan simpati mendalam terhadap kerusakan dan jatuhnya korban jiwa akibat banjir dan longsor di Indonesia bagian timur, terutama di Provinsi Papua Barat," kata Hillary.

Dalam rapat kabinet, Kamis (7/10/20100), Presiden juga tidak menyinggung soal bencana alam ini. Saat itu kepala negara banyak mengulas soal anggaran belanja negara dan menyampaikan bantahan terkait anggaran negara untuk baju Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

    Menpan-RB Apresiasi Perbaikan Pelayanan Proses Bisnis Visa dan Itas Kemenkumham

    Nasional
    Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

    Beda Keterangan SYL dan Istrinya soal Durian

    Nasional
    Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

    Kejagung: Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88 Fakta, Bukan Isu

    Nasional
    Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

    Cuaca Arab Saudi Tembus 43 Derajat Celsius, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Gunakan Masker

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

    Sidang Sengketa Pileg, Saksi Golkar dari Ambon Hilang Kontak Jelang Terbang ke Jakarta

    Nasional
    Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

    Benarkan Isu Penguntitan, Jampidsus: Sudah Jadi Urusan Kelembagaan

    Nasional
    Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

    Bertambah, Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Timah Jadi Rp 300 Triliun

    Nasional
    Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

    Dukung Optimalisasi Bisnis Lewat Energi Terbarukan, Pertamina Hulu Rokan Bangun PLTS Terbesar di Indonesia

    Nasional
    Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

    Wabendum Nasdem Ungkap Pernah Bertemu 3 Petinggi Partai di Kementan

    Nasional
    Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

    Sidang SYL, Surya Paloh Tahu Kegiatan Organisasi Sayap Partai Nasdem Didanai Kementan

    Nasional
    Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

    Pakar: Jaksa KPK Diberi Delegasi Penuntutan, Dasarnya UU

    Nasional
    Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

    Reformasi Seleksi Calon Kepala Daerah

    Nasional
    JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

    JaWAra Internet Sehat Menang WSIS Prizes 2024 di Swiss, Menkominfo: Semoga Menginspirasi Dunia

    Nasional
    Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

    Jokowi hingga Menteri Basuki Melayat Istri Habib Luthfi di Pekalongan

    Nasional
    Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

    Komisi III DPR Sebut Revisi UU Polri Sedang dalam Pendalaman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com