Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkeras, Warga Ahmadiyah Terisolasi

Kompas.com - 06/10/2010, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, penganut Ahmadiyah akan terisolasi dari masyarakat dengan sendirinya jika bersikeras mengakui diri sebagian dari Islam. Pasalnya, penolakan-penolakan warga terhadap Ahmadiyah akan terus berlangsung jika Ahmadiyah tidak segera menempatkan diri sebagai non-Islam.

"Dengan terjadinya kekerasan terhadap Ahmadiyah, dengan sendirinya Ahmadiyah akan terisolasi. Padahal sebelumnya Ahmadiyah itu komunitas yang punya cara-cara berdakwah jauh lebih sistematis," ujar Wakil Sekjen PBNU Enceng Shobirin dalam diskusi mencari solusi Ahmadiyah bersama Gerakan Peduli Pluralisme di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (6/10/2010).

Menurut Enceng, kekerasan terhadap Ahmadiyah muncul karena pihak Islam mainstream merasa Ahmadiyah sebagai ancaman bagi ajarannya. "Win-win solution-nya di-study-lah beberapa negara agar tahu bagaimana jamaah Ahmadiyah dapat menempatkan diri. Karena umat Islam lain tidak memandang Ahmadiyah sama dalam segi akidah," papar Enceng.

Dalam persoalan Ahmadiyah ini, ada dua hal yang patut diperhatikan. Kata Enceng, yang pertama adalah dasar normatif keislaman yang menilai Ahmadiyah menyimpang dari akidah Islam dan yang kedua adalah segi konstitusi di mana penganut Ahmadiyah sebagai warga negara memiliki hak memeluk keyakinannya.

"Tidak bisa dipertemukan begitu saja. Ini bukan semacam-macam persoalan teologis tapi sosiologis, konteks, politisi. Kalau sudah begitu, sudah melibatkan emosi-emosi," katanya.

Oleh karena itu, PBNU meminta agar Ahmadiyah berbesar hati menerima kenyataan bahwa Islam mainstream tidak mengakui mereka termasuk dalam golongan Islam.

Menurut Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf, Islam internasional tidak mengakui Ahmadiyah sebagai Islam. Di negara asal Ahmadiyah, Pakistan pun demikian. Jemaah Ahmadiyah, kata Slamet, tidak mengaku sebagai Islam, tetapi tetap eksis menjalankan ajarannya.

Dengan demikian, memosisikan Ahmadiyah sebagai bukan Islam kemudian memberikan hak-hak dan perlindungan bagi mereka untuk menjalankan ajarannya yang minoritas tersebut, kata Slamet, merupakan solusi terbaik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com