Tepat, Keputusan SBY Batalkan ke Belanda

Kompas.com - 06/10/2010, 11:34 WIB
EditorR Adhi KSP

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun berat, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan secara mendadak kunjungan ke Belanda sudah tepat. Dalam tata krama diplomasi internasional, negara tujuan kunjungan seorang kepala negara wajib menjamin keamanan dan kenyamanan kunjungan.

"Presiden diundang secara resmi oleh Ratu Beatrix dan Perdana Menteri Belanda sebagai Kepala Negara RI yang di dalamnya melekat martabat dan harga diri 230 juta rakyat Indonesia. Karenanya, pembatalan itu harus dilihat sebagai ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam menjaga martabat rakyat Indonesia," kata sosiolog UI, Dr Kastorius Sinaga, kepada Kompas.com, Rabu (6/10/2010).

Menurut Kastorius, eksistensi RMS lebih merupakan "boneka politik" bentukan Belanda yang kemudian dimanfaatkan sebagai alat penekan kepentingan pasca-kolonialisme Belanda terhadap Indonesia.

"Sama sekali tidak etis bila Pemerintah Belanda membiarkan manuver peradilan RMS di Den Haag untuk menekan dan sekaligus mempermalukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam kunjungan kenegaraannya. Alasan kebebasan yurisdiksi lebih merupakan jawaban formalistik yang sebenarnya hendak menyembunyikan standar ganda sikap Pemerintah Belanda terhadap Indonesia. Kita tidak mau dan tidak rela Kepala Negara RI terjebak pada permainan double standard moral Pemerintah Belanda," kata Kastorius Sinaga.

Selain itu, kata Kastorius, Pemerintah RI tentu harus lebih serius mencegah pelanggaran HAM di Tanah Air, seperti di Maluku dan daerah lainnya. Sifat "intermestik" isu HAM harus dipandang secara serius sebagai tantangan riil dan secara komprehensif direspons oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan juga pemerintah daerah. 

"Ke depan, Rakor Polhukam harus lebih jeli dan teliti mendeteksi dan memprediksi  perkembangan politik dalam kaitannya dengan kepentingan nasional RI di tingkat global, termasuk pengamanan kunjungan kepala negara," kata Kastorius Sinaga. (KSP)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Nasional
    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Nasional
    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Nasional
    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Nasional
    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Nasional
    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Nasional
    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.