Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Jadi Berita Hangat di Belanda

Kompas.com - 05/10/2010, 20:47 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

AMSTERDAM, KOMPAS.com - Pemberitaan penundaan kunjungan kenegaraan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda mulai menghiasi media Negeri Kincir Angin hari ini, Selasa (5/10/2010). Radio Netherlands Worldwide mengangkat judul "Bezoek Yudhoyono aan Nederland plots geschrapt".

Diberitakan di media ini, alasan Presiden SBY menunda kunjungannya karena masalah keamanan berkaitan pengadilan HAM di Denhaag yang diajukan oleh Presiden RMS John Wattilete di pengasingan. John Wattilete meminta pengadilan HAM menangkap Presiden SBY atas tuduhan pelanggaran HAM di Maluku.

"Presiden Indonesia menunda kunjungan kenegaraan ke Belanda sampai ada keputusan sidang kilat pengadilan yang diajukkan RMS," demikian diberitakan RNW.

Kepada Radio Nederland, duta besar Indonesia di Belanda Yunus Habbie, mengatakan, apabila pengadilan Den Haag menolak tuntutan penahanan tersebut, maka Presiden SBY akan berangkat malam ini juga ke Belanda.

Menurut duta besar Habibie, penundaan ini berkaitan dengan sidang kilat pengadilan Den Haag, atas permohonan wakil Republik Maluku Selatan yang menuduh Presiden ikut bertanggung jawab terhadap masalah HAM di Maluku.

"Adalah tidak enak bagi Presiden kalau ia divonis, kalau sidang kilat ini dibatalkan maka Presiden Indonesia masih bisa berangkat ke Belanda," ujar duta besar Habibie.

Duta besar Indonesia menyatakan ia sudah menghubungi Menteri Kehakiman Hirsh Balin dan Pemerintah Belanda. Menteri Kehakiman Belanda menyatakan tidak ada ancaman apapun terhadap Presiden SBY. Duta besar Habibie yakin Presiden Indonesia tidak akan ditangkap, namun vonis pengadilan secara psikologis tetap saja akan mengganggu hubungan kedua negara.

Sebelumnya, pengadilan di Den Haag akan mengadili tuntutan yang diajukan RMS tentang penangkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikatakan seorang juru bicara pengadilan.

Untuk diketahui, John Wattilete menghendaki agar SBY ditangkap saat Presiden berkunjung di Belanda. Wattilete mengajukan gugatan terhadap pemerintah Belanda.

Sedianya, SBY dan Ibu Ani Yudhoyono akan berada di Belanda dalam rangka kunjungan kenegaraan sampai Jumat mendatang. Wattilete berpendapat pengadilan akan mengeluarkan putusan sebelum atau selama kunjungan berlangsung. Menurut Wattilete, Presiden Indonesia harus ditangkap karena pelanggaran HAM dan penganiayaan berat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com