Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Investigasi jika Australia Protes

Kompas.com - 14/09/2010, 17:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri akan melakukan investigasi internal terkait isu adanya penyiksaan sekelompok orang yang diduga separatis oleh Tim Densus 88 Antiteror di Maluku. Namun, investigasi itu akan dilakukan jika Polri menerima laporan resmi dari pihak lain, terutama dari pihak Australia.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Iskandar Hasan mengatakan, Polri tidak akan mengizinkan kepolisian Australia untuk melakukan investigasi di negara Indonesia. "Kalau mereka mau komplain, yah silakan. Mereka buat surat ke Kapolri yang jelaskan permasalahannya apa, kita cek apa benar itu kejadiannya," jelas Iskandar di Mabes Polri, Selasa (14/9/2010).

Dikatakan Iskandar, jika pihak Australia menyampaikan komplain resmi, Divisi Itwasum Polri, Propam Polri, dan bidang Provos di Polda Maluku akan melakukan investigasi internal. Jika ditemukan adanya kesalahan anggota, pihaknya akan menindak tegas. "Jadi, tidak mungkin kita beri kesempatan orang asing lakukan investigasi terhadap warga negara kita di wilayah yurisdiksi kita," tegas Iskandar.

Seperti diberitakan, investigasi itu lantaran pihak Australia telah menyerahkan jutaan dollar AS kepada Polri untuk memerangi kelompok teroris di Indonesia. Informasi penyiksaan itu pertama kali diangkat oleh Human Rights Watch dan Amnesty International. Disebutkan, 12 orang yang diduga separatis disiksa oleh Densus 88.

Pihak Mabes Polri sedang mencari informasi dari pihak Polda Maluku terkait penangkapan orang yang diduga separatis itu menjelang kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Maluku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

    Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com