Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Opini Adjie Bukan Opini TNI AU

Kompas.com - 07/09/2010, 08:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tulisan opini Adjie Suradji, seorang anggota TNI Angkatan Udara berpangkat Kolonel Penerbang, yang dimuat di Kompas (Senin, 6/9/2010), bukanlah pendapat institusi TNI AU. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro dalam surat pembaca yang dimuat Kompas, Selasa (7/9/2010).

Tulisan yang mengkritisi pemerintahan dan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, menurut Bambang Samoedro, adalah pendapat pribadi. Kritikan anggota TNI aktif terhadap presiden yang adalah panglima tertinggi TNI itu menjadi pembicaraan di berbagai media sosial. Sejauh ini Presiden belum memberikan tanggapan atas kritikan tersebut.

Berikut surat pembaca yang dikirimkan ke redaksi Kompas:

Penjelasan TNI AU

Menanggapi tulisan Saudara Adjie Suradji, anggota TNI AU, di Kompas (6/9) ”Pimpinan, Keberanian, dan Perubahan” dengan ini disampaikan bahwa tulisan yang berisi pendapat, ide, atau pemikiran yang disampaikan oleh penulis merupakan pendapat pribadi, dan bukan pendapat institusi TNI Angkatan Udara.

TNI Angkatan Udara memegang teguh UU Nomor 34 Tahun 2005 tentang TNI, khususnya Pasal 2 yang memuat tentang jati diri, di mana salah satu klausulnya menyatakan bahwa TNI dilarang berpolitik praktis.

Terkait dengan identitas penulis yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI AU. Memang benar bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI AU berpangkat Kolonel Penerbang, dan merupakan Pamen Sopsau.

Saat ini yang bersangkutan tengah menghadapi dakwaan terkait tindak pidana korupsi dan dalam proses hukum.

Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com