Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andai Gedung DPR Disayembarakan...

Kompas.com - 06/09/2010, 10:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan gedung baru DPR menuai kontroversi karena proses perencanaan tidak berlangsung transparan. Publik seolah-olah di-fait accompli  oleh biaya pembangunan sebesar Rp 1,6 triliun tanpa mengerti kenapa biayanya demikian besar.

"Sampai saat ini tidak ada penjelasan yang memadai dan menyeluruh mengenai seluk-beluk pembangunan itu. Publik tidak mengerti sejauh mana gedung baru yang mahal itu dibutuhkan DPR. Apakah betul penggunaan gedung yang ada sudah efisien menampung kebutuhan anggota Dewan," ujar Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Endi Subijono dalam perbincangan dengan Kompas.com, Minggu (5/9/2010).

Ia menuturkan, DPR pernah mengundang IAI dalam sebuah rapat dengar pendapat pada tahun 2009 membicarakan soal rencana pembangunan gedung baru parlemen. Kala itu, menurut Endi, IAI mengusulkan sebuah proses yang transparan, yaitu sayembara rancang gedung. IAI menindaklanjuti usul itu dengan merumuskan panduan sayembara dan menyerahkannya kepada DPR.

"Sayembara adalah proses pelibatan publik yang demokratis. Tiap peserta dapat mengeksplorasi segala kemungkinan terkait kebutuhan DPR, apakah melakukan efisiensi terhadap gedung yang ada atau membangun gedung baru dengan biaya yang lebih murah," katanya.

Selain melibatkan para arsitek, sayembara juga dapat melibatkan masyarakat. Caranya, pada satu waktu tertentu hasil rancang bangun terpilih dipamerkan dan masyarakat bisa memberi masukan. "Saya percaya, jika prosesnya terbuka, masyarakat dilibatkan, DPR memberi penjelasan yang menyeluruh atas kebutuhannya, persoalannya tidak akan seperti sekarang," katanya. 

Pada bagian lain, Endi mengatakan, pembangunan gedung tidak semata-mata menyangkut desain dan biaya. Jika dikatakan bahwa gedung baru DPR dirancang untuk 50 tahun ke depan, ia mempertanyakan, sejauh mana rancang bangun gedung itu bersahabat dengan lingkungan.

"Ini soal konsep green building. Pernahkah dipresentasikan berapa operational cost untuk pemeliharaan gedung seluas 160.000 meter persegi? Apakah gedung ini memiliki konsep hemat energi? Untuk jangka panjang ini crucial. Lagi-lagi ini masalah transparansi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

    Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

    Nasional
    Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

    Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

    Nasional
    Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

    Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

    Nasional
    Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

    Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

    Nasional
    Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

    Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

    Nasional
    Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

    Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

    Nasional
    Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

    Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

    Nasional
    Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

    Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

    Nasional
    Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

    Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

    Nasional
    Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

    Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

    Nasional
    Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

    Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

    Nasional
    Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

    Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

    Nasional
    Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

    Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

    Nasional
    Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

    Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com