Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lokasi Perundingan di Kinabalu Dipertanyakan

Kompas.com - 31/08/2010, 23:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I DPR RI sempat mempertanyakan mengapa perundingan RI-Malaysia pada 6 September mendatang dilangsungkan di Kinabalu, Malaysia. Perundingan yang dipimpin kedua menteri luar negeri tersebut membahas soal perbatasan Indonesia-Malaysia yang tengah marak dibicarakan.

Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pihaknya tak menemukan masalah soal tempat perundingan. Penentuan lokasi di Kinabalu merupakan kewenangan Malaysia, yang menjadi tuan rumah dalam acara joint ministerial commissions mendatang. Sebelumnya, acara serupa digelar di Yogyakarta.

"Jadi, dalam praktik diplomasi, itu sifatnya saling bertukar tempat," kata Marty pada rapat kerja di Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (31/8/2010). Ditambahkan Marty, dirinya tetap yakin delegasi Indonesia mampu menyuarakan kepentingan Indonesia dengan penuh kelugasan, di mana pun lokasi perundingannya.

Marty juga mengatakan, negara-negara ASEAN turut prihatin melihat Indonesia terlibat dalam situasi konflik. "Indonesia selama ini dipandang negara ASEAN sebagai negara yang menengahi konflik antara mereka, apakah Thailand-Kamboja dan Thailand-Laos. Mereka prihatin. Mereka tidak ingin melihat Indonesia mereduksi peranannya selama ini sebagai pihak yang bisa memayungi semua negara ASEAN," kata Marty.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 4 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

    Moeldoko: Ada Salah Satu Menko Paparkan lewat Slide soal Janji Presiden Berikutnya

    Nasional
    Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

    Pesan Jokowi untuk Pemerintahan yang Baru, Hati-hati Kelola Negara Sebesar Indonesia

    Nasional
    Jokowi: 'Insya Allah' 'Smelter' PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

    Jokowi: "Insya Allah" "Smelter" PT Freeport Mulai Beroperasi Juni

    Nasional
    Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

    Rekapitulasi Suara Nasional, Anies-Ganjar Bersaing di Berlin, Prabowo Posisi Buncit

    Nasional
    Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

    Jika Didorong Jadi Ketua DMI Lagi, Jusuf Kalla Tak Akan Mundur

    Nasional
    Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

    Basarah: Hak Angket dan Gugatan Kecurangan Pilpres ke MK Merupakan Praktek Konstitusional

    Nasional
    Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

    Menkominfo Percepat Filling Satelit CAKRA-1 untuk Optimalkan Sumber Daya Maritim Nasional

    Nasional
    Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

    Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

    Nasional
    Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

    Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

    GASPOL! Hari Ini: Jimly Asshiddiqie, Hak Angket, dan Potensi Makzulkan Jokowi

    Nasional
    Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

    Moeldoko: Proses Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Masih Bisa Lanjut

    Nasional
    Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

    Jusuf Kalla Sebut Indonesia Terapkan Islam Moderat

    Nasional
    Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

    Jaksa ke Andhi Pramono: Pernah Hubungi KPK Agar Perkara Tidak Dilanjutkan?

    Nasional
    Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

    Soal Putusan DKP, Moeldoko: Pak Prabowo Diberhentikan Hormat, Tak Cacat Pengabdiannya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com