Bau Busuk Tetap Tercium

Kompas.com - 20/08/2010, 22:41 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengaku mencium adanya aroma bau busuk dalam proses pemberian remisi maupun grasi kepada terpidana korupsi. "Tidak hanya KKN, tapi juga aroma duit. Sudah bukan rahasia lagi bahwa proses permohonan berobat, asimilasi, remisi maupun grasi itu sangat kental permainan duitnya," kata politisi Partai Golkar ini, Jumat (20/8/2010) malam.

Komisi III, kata Bambang, segera mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar untuk mempertanyakan alasan pemberian remisi dan grasi kepada sejumlah terpidana korupsi. Pasalnya, menurut Bambang, hal ini menjadi preseden buruk bagi upaya kita untuk menciptakan efek jera.

"Pemberian remisi dan grasi kepada terpidana korupsi merupakan bukti pemberantasan korupsi hanyalah kosmetik pencitraan," kata Bambang. Alih-alih memiskinkan koruptor, penegak hukum justru memberi pengampunan.

"Masih segar dalam ingatan kita, Presiden SBY berulang-ulang dalam pidato kenegaraan kemarin mengatakan, pemberantasan korupsi menjadi prioritas. Pemerintah seperti menelan ludahnya sendiri. Ibarat lagu, setinggi gunung seribu janji. Lain di bibir lain di hati," kata Bambang.

Seperti diwartakan, mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hassan Rais dibebaskan dari LP Cipinang setelah mendapat grasi dari Presiden. Syaukani, yang dicokok KPK sekitar Maret 2007, terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang 2001-2005, Syaukani berhasil meraup dana sebesar Rp 93,204 miliar. Syaukani divonis enam tahun penjara dan Presiden memberi grasi tiga tahun. Selain itu, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan ternyata sudah dalam status bebas bersyarat.

"Sudah, sudah bebas bersyarat. Sekarang sudah tidak di LP (Lembaga Pemasyarakatan) lagi, tapi sudah di rumah," kata Patrialis, seusai melantik para pejabat eselon II Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Jumat (20/8/2010).

Tidak hanya besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mendapat status bebas bersyarat. Tiga mantan Deputi Gubernur BI lainnya, yaitu Maman H Somantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin, juga kini berstatus sama.

"Setelah menjalani dua pertiga masa hukuman dan dikurangi remisi, mereka masuk kualifikasi untuk menjadi bebas bersyarat," jelas Patrialis. Mereka berempat, lanjutnya, telah resmi berstatus bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2010.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK TangkapTangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

    KPK TangkapTangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

    Nasional
    Prabowo Diyakini Menang Jika Tak Bersaing dengan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024

    Prabowo Diyakini Menang Jika Tak Bersaing dengan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024

    Nasional
    Benny Mamoto Bantah Tudingan Dapat Imbalan dari Sambo: Tak Ada 'Deal' Apa Pun

    Benny Mamoto Bantah Tudingan Dapat Imbalan dari Sambo: Tak Ada "Deal" Apa Pun

    Nasional
    Ancang-ancang Prabowo Subianto Menuju Pintu Pilpres 2024...

    Ancang-ancang Prabowo Subianto Menuju Pintu Pilpres 2024...

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J | Mahfud MD Sebut Negara Bisa Hancur Jika Kasus Brigadir J Tak Terbuka

    [POPULER NASIONAL] Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J | Mahfud MD Sebut Negara Bisa Hancur Jika Kasus Brigadir J Tak Terbuka

    Nasional
    31 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J Dinilai Bisa Dipidana

    31 Polisi Langgar Etik Terkait Kasus Brigadir J Dinilai Bisa Dipidana

    Nasional
    Benny Mamoto Minta Maaf atas Kegaduhan akibat Pernyataannya di Awal Kasus Brigadir J

    Benny Mamoto Minta Maaf atas Kegaduhan akibat Pernyataannya di Awal Kasus Brigadir J

    Nasional
    Satgassus Merah Putih: Pernah Dipimpin Ferdy Sambo, Dibubarkan Kapolri

    Satgassus Merah Putih: Pernah Dipimpin Ferdy Sambo, Dibubarkan Kapolri

    Nasional
    Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

    Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

    Nasional
    Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

    Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

    Nasional
    Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

    Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

    Nasional
    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Nasional
    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Nasional
    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.