Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Tak Pernah Lihat Kondisi Syaukani

Kompas.com - 20/08/2010, 19:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski telah menugaskan salah satu hakim agung untuk melakukan analisis terhadap permohonan grasi Bupati Kutai Kertanegara, Syaukani Hassan Rais, tetapi pihak Mahkamah Agung belum pernah sama sekali berkunjung untuk melihat secara langsung kondisi Syaukani.

Mahkamah Agung lebih memercayakan kepada tim dokter dari RSPP yang memeriksa kesehatan Syaukani.

"Tidak ada kunjungan langsung hakim agung tak ada, kita hanya andalkan rekam medis dari dokter, " ujar Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa saat jumpa pers di ruangan kerjanya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (20/8/2010).

Menurut Tumpa, pihaknya percaya atas kredibilitas dari dokter tersebut sehingga tidak diperlukan kunjungan langsung melihat kondisi terakhirnya.

"Kami percaya keterangan dokter, keadaannya, dan foto sudah ada rekam medis, hakim agung dia tak punya keahlian tentang medis," tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden No 7/G Tahun 2010 yang membebaskan mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaukani Hassan Rais dari jeruji Lapas Kelas I Cipinang.

Syaukani merupakan terpidana korupsi yang divonis enam tahun penjara yang mendapatkan pengampunan hukuman atau grasi dari Presiden.

Dalam keputusan tersebut, Syaukani diampuni atau diberi grasi dengan dipotong masa hukumannya dari enam tahun menjadi tiga tahun. Sementara Syaukani telah menjalani tiga tahun penjara sehingga langsung bebas.

Syaukani dijatuhi hukuman dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 2,5 tahun penjara. Syaukani yang mencoba mengajukan kasasi, justru mendapatkan tambahan hukuman tiga tahun dari Mahkamah Agung sehingga menjadi enam tahun penjara.

Syaukani menerima berkas pengampunannya di RS Cipto Mangunkusumo. Akhir-akhir ini Syaukani sering kali sakit-sakitan dan harus menjalani perawatan intensif di RS Cipto Mangunkusumo. (Tribunnews/Willy Widianto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com