Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Jangan Terpancing Isu Sensasional

Kompas.com - 19/08/2010, 22:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai toleransi dalam kehidupan beragama, bangsa Indonesia hendaknya tidak tersulut emosinya terhadap rencana Hari Pembakaran Al Quran Sedunia di Amerika Serikat. Apalagi, saat ini semua organisasi agama di Indonesia sudah sehati dalam menyikapi perbedaan keyakinan.

"Jangan terpancing dengan isu tersebut. Saya lebih melihat itu hanyalah sensasi," ujar mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat membuka pertemuan dengan sejumlah tokoh pluralisme yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pluralisme (GPP), Kamis (19/8/2010) di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta.

Pada pukul 20.15 Kalla menerima Koordinator Nasional GPP Damien Dematra beserta sejumlah tokoh dari berbagai organisasi keagamaan, antara lain KH Slamet Effendy Yusuf dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Romo Benny Susetyo (Konferensi Waligereja Indonesia/KWI), Jeirry Sumampouw (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI), Nyoman Udayana Sangging (Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI), Uung Sendana (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia/Matakin), dan Kevin Wu dan Sugiantono (Majelis Budhayana Indonesia).

Sekitar 30 menit kemudian, mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif tiba di rumah Tokoh Perdamaian itu. Kalla menilai semua kalangan dari berbagai latar belakang akan menolak rencana tak populis itu. Bila itu terjadi, seluruh rakyat Indonesia akan marah. "Tapi, kita mendoakan supaya itu tidak terjadi," harapnya.

Kalla juga tidak meyakini Pemerintah AS mengizinkan gerakan yang dicanangkan Dr Terry Jones dari Dove World Outreach Centre itu. "Namun, karena AS menerapkan paham liberal, bisa saja rencana itu menjadi kenyataan pada 11 September 2010 mendatang." "Setiap umat di dunia ini pasti punya kelompok radikal, termasuk Terry Jones ini. Sebab itu, mari bangsa Indonesia sikapi rencana itu dengan bijak dan tidak membalasnya dengan tindakan yang radikal," tutur Kalla.

GPP sendiri sudah mengirim surat penolakan terhadap gerakan yang dilakukan segelintir orang itu ke Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. "Jemaat mereka itu kurang dari 100 orang dan gerakan mereka justru ditentang oleh mayoritas warga AS, baik dari asosiasi gereja maupun asosiasi Muslim di sana," tegas Damien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

    Nasional
    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

    Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

    Nasional
    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

    Nasional
    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com