Presiden Minta Perhatian Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada menteri terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus terkait dishamonisasi kerukunan umat beragama yang baru -baru ini terjadi di Bekasi, Jawa Barat.

Adapun kepada jajaran Kepolisian Negara RI, Presiden Yudhoyono menginstruksikan agar dapat mencegahnya secara efektif apabila melihat adanya tanda-tanda aksi kekerasan. Diharapkan, kasus tersebut dapat dicarikan jalan keluarnya dengan cara persuasi dan komunikasi yang baik.

Instruksi Presiden Yudhoyono disampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (10/8/2010) sore. Hadir Wakil Presiden Boediono dan seluruh menteri serta Panglima TNI Jenderal (TNI) Djoko Santoso dan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.

"Sebenarnya, kalau kita peka, benih kesalahpahaman ataupun konflik sudah bisa diketahui. Akan tetapi, kalau hal itu dibiarkan saja dan tidak diatasi secara sungguh-sungguh, maka hal itu akan benar-benar terjadi," tandas Presiden.

Oleh sebab itu, tambah Presiden Yudhoyono, menteri terkait dan pemerintah daerah harus segera memberikan perhatian khusus kasus tersebut. "Kalau memang ada perbedaan pendapat, coba carikan solusinya, lakukan persuasi, dan jalankan komunikasi yang baik," lanjut Presiden.

Sebagaimana diberitakan, jemaat Huriah Kristen Batak Protestan (HKBP) Bekasi, Minggu (8/8/2010) lalu, terpaksa dievakuasi oleh aparat Polri untuk menghindari konflik dengan masyarakat yang menolak diadakannya ibadah di kawasan tersebut.

Menurut Presiden, berdasarkan laporan yang diterimanya, ada pihak-pihak yang memancing terjadinya peristiwa tersebut. "Kalau memang terjadi, itu luar biasa jahatnya. Akan tetapi, ada atau tidak ada, saudara-saudara harus tetap responsif terhadap kemungkinan terjadinya benturan. Misalnya, dalam menjalankan ibadahnya," papar Presiden.

"Jajaran Polri harus bisa mencegah secara efektif manakala terlihat ada tanda-tanda terjadinya aksi kekerasan," tambah Presiden.

Anarkisme tak dibenarkan

Di tempat yang sama, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, seusai pelantikan 24 Duta Besar di Istana Negara, menyatakan Presiden Yudhoyono telah menginstruksikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto untuk melakukan tindakan nyata, bijak dan terukur untuk menyelesaikan kasus di Bekasi.

Hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan hukum, melanggar hukum, ketertiban, apalagi sampai pada tindakan anarkis, hal itu tidak bisa dibenarkan dan tidak boleh mendapat ruang di negara ini. "Itu pesan Presiden. Menko Polhukam telah melakukan tindakan bersama jajaran lainnya, agar kejadian di Bekasi tidak terulang lagi," ujar Julian.

Menurut Julian, umat beragama diimbau untuk menjaga kerukunannya agar tetap tetap terpelihara dan menghindari gesekan-gesekan. Semuanya itu, sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, dengan cara-cara yang tidak menyinggung dan tidak perlu sampai ada tindakan anarkis.

Sementara, terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan Ramadhan, Presiden Yudhoyono meminta untuk memastikan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi tindakan kejahatan. "Cegah terjadinya bentrok fisik atau tindakan kekerasan yang sifatnya main hakim sendiri," ujar Presiden.

Oleh sebab itu, tambah Presiden, Polri dan pemerintah daerah harus melakukan sinergi untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama Ramadhan.