Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Harus Jawab Tudingan Baasyir

Kompas.com - 09/08/2010, 15:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III asal Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan, pihak Kepolisian RI (Polri) harus menjawab tudingan Abu Bakar Baasyir, pengasuh Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Jawa Tengah. Baasyir, yang ditangkap Senin (9/8/2010) pagi, karena dugaan terlibat terorisme di Aceh, sempat melontarkan bahwa penangkapan dirinya merupakan pesanan Amerika Serikat. Pernyataan itu diutarakan Baasyir saat tiba di Mabes Polri, siang ini.

"Saya kaget juga ketika Pak Baasyir ditangkap lagi. Beliau kan bilang ini (penangkapan) pesanan AS. Maka, sudah saatnya kalau memang polisi punya data intelijen akurat, silahkan disampaikan secara clear ke publik. Agar tidak menjadi tanda tanya," kata Nasir yang berasal dari Aceh, kepada Kompas.com.

Hal itu, ditegaskannya, penting untuk diketahui publik dan membuktikan bahwa penangkapan yang dilakukan polisi benar-benar berdasarkan data yang akurat. "Dan membuktikan ini semua bukan rekayasa," ujarnya.

Nasir menilai, saat ini masyarakat sudah sampai pada titik apatisme terhadap tindakan pemberantasan terorisme. Tindakan penangkapan dan penggerebekan kepolisian tak lagi dianggap sebagai sebuah upaya efektif dalam rangka pemberantasan. "Masyarakat jadi bertanya-tanya, benar apa enggak Pak Ba'asyir terlibat? Sampaikan saja dengan jelas, jaringan-jaringannya. Agar polisi tidak menjadi corong Amerika dalam pemberantasan terorisme. Polisi harus membuktikan apa yang mereka lakukan benar," ujar dia.

Mengenai tudingan Baasyir, Nasir sendiri berpandangan, tak bisa dinafikan bahwa ada dugaan polisi menjalankan agenda AS dalam hal pemberantasan terorisme. "Bagian dari skenario barat untuk menjelekkan Indonesia, karena di sini mayoritas umat Islam. Akan sangat tidak sehat kalau polisi tidak menjelaskan secara rinci. Apalagi penangkapan ini tanpa pendahuluan sebelumnya. Jangan-jangan memang betul ada kekhawatiran Amerika terhadap Pak Ba'asyir dan meminta Polri menangkapnya," kata Nasir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com