Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sepelekan Isu Ahmadiyah

Kompas.com - 09/08/2010, 14:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setara Institute menilai bahwa pemerintah pusat belum menganggap serius masalah tindak kekerasan dan diskriminasi yang dialami Jamaah Ahmadiyah Indonesia.

"Pemerintah pusat menganggap isu ini masih ecek-ecek, lain dengan terorisme. Padahal kalau ini tidak ditangani, akan menjadi bom waktu," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos seusai jumpa pers yang digelar di kantor Setara, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Senin (9/8/2010).

Ketidakseriusan Pemerintah, menurut Setara, tampak pada sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri mengenai peringatan dan perintah kepada Jamaah Ahmadiyah yang tidak sungguh-sungguh. "Celakanya, SKB ini ditafsirkan secara salah sehingga penindakan (kekerasan) terhadap Ahmadiyah dianggap sahih dan punya landasan hukum," katanya.

Untuk itulah Setara mendesak agar pemerintah segera mengganti SKB dengan undang-undang yang lebih legal dan tidak diskriminatif serta bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan. Pemerintah pun dituntut menciptakan dialog konstruktif menyelesaikan masalah Ahmadiyah. "Memang tidak akan ada persamaan teologis, tapi upaya supaya menjaga kerukunan itu penting," tambah Bonar.

Bonar juga menyesalkan sikap Menteri Agama Suryadharma Ali yang mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. "Padahal bukan kewenangan negara mengatakan suatu aliran sesat atau tidak," katanya.

Sikap Suryadharma Ali yang mengatakan Ahmadiyah sesat tersebut dinilai Bonar membawa kepentingan-kepentingan politik. "Suryadharma Ali kan dari PPP," tutur Bonar.

Jumpa pers Setara yang menghadirkan pengurus Jamaah Ahmadiyah merupakan tanggapan atas penyegelan masjid-masjid Ahmadiyah yang terakhir terjadi di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat (29/7/2010).

Hambatan terhadap kaum Ahmadiyah yang banyak terjadi di Jawa Barat tersebut dinilai Bonar bersinggungan dengan dinamika politik. "Hambatan dan gangguan yang dihadapi Ahmadiyah hanya terpusat di beberapa daerah terutama Jawa Barat. Ini jadi pertanyaan, kenapa hanya terjadi di sana?" imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com