Butuh Tindakan Luar Biasa

Jakarta, Kompas - Ibarat penyakit kronis yang butuh penanganan cepat, mengatasi kemacetan Jakarta saat ini butuh tindakan yang luar biasa. Langkah besar dan berani yang dibutuhkan itu adalah pemberlakuan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor sekarang juga.

Tanpa terobosan itu, kata pengamat transportasi Edie Toet Hendratno, Rabu (28/7), kemacetan akan makin menjadi-jadi.

”Berdasarkan angka pertumbuhan kendaraan bermotor saat ini, Jakarta yang sebelumnya diperkirakan macet total pada 2014 ternyata justru terjadi lebih cepat, yaitu pada 2011/2012. Kalau sudah macet total, padahal pada saat yang sama proyek jalan tol, jalan layang dan jalan susun, serta mass rapid transit (MRT) belum selesai atau masih di tengah-tengah pengerjaan, bayangkan apa yang terjadi,” kata mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta ini.

Edie yang juga pengajar sosiologi dan antropologi di Universitas Indonesia mengatakan bahwa mungkin akan ada imbas negatif dari pembatasan atau upaya menekan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini. Dampak negatif itu antara lain penurunan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan ada penolakan dari sebagian masyarakat yang merasa haknya terpangkas. Namun, jangan sampai kepentingan pengguna kendaraan pribadi melampaui kepentingan bersama.

Pindahkan ibu kota

Untuk jangka panjang, Edie meminta pemerintah pusat mulai berpikir merealisasikan usulan pemisahan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis. Ibu kota negara lebih baik segera dipindahkan ke wilayah lain yang lebih representatif.

”Bagaimanapun, infrastruktur kota ini tidak akan mencukupi untuk menampung perkembangan kota yang memiliki dwifungsi. Becerminlah ke penataan kota-kota besar lain di dunia yang kini maju seperti di Eropa dan Amerika,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur kota, termasuk sistem transportasi, diharapkan kembali pada pengertian dasarnya, yaitu transportasi untuk manusia. Jadi semua sarana-prasarana harus dibangun untuk kenyamanan manusia penggunanya.

”Lihat saja, masak halte bus umum dan selter busway yang berukuran kecil itu harus menampung ratusan calon penumpang. Fasilitas umum seperti toilet juga tidak ada. Tolong pemerintah memerhatikan juga detail seperti ini,” katanya.

Terkait masalah angkutan umum, khususnya bus transjakarta, Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, mengatakan, sebenarnya bus berlajur khusus ini telah merebut kepercayaan warga Ibu Kota.