Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah BPIH 2010 di Tiap Embarkasi

Kompas.com - 21/07/2010, 17:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama akhirnya sepakat menetapkan biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) 2010 sebesar 3.342 dollar AS atau turun 80 dollar AS dari BPIH 2009, yaitu 3.422 dollar AS.

Berikut ini adalah BPIH yang harus dibayar masing-masing embarkasi:

01. Embarkasi Aceh: 3.147 dollar AS

02. Embarkasi Medan: 3.237 dollar AS

03. Embarkasi Batam: 3.325 dollar AS

04. Embarkasi Padang: 3.233 dollar AS

05. Embarkasi Palembang: 3.280 dollar AS

06. Embarkasi Jakarta: 3.364 dollar AS

07. Embarkasi Solo: 3.327 dollar AS

08. Embarkasi Surabaya: 3.432 dollar AS

09. Embarkasi Banjarmasin: 3.440 dollar AS

10. Embarkasi Balikpapan: 3.474 dollar AS

11. Embarkasi Makassar: 3.505 dollar AS

Suryadharma mengatakan, penetapan BPIH tahun ini merupakan suatu prestasi. Pasalnya, penurunan BPIH terjadi ketika pemerintah Arab Saudii menaikkan biaya sewa pemondokan. Selain itu, pada tahun ini, jemaah haji yang akan tinggal di pemondokan ring 1 atau berjarak 0-2.000 meter dari Masjidil Haram meningkat dari 27 persen di tahun 2009 menjadi 63 persen di tahun 2010.

Dikatakan Suryadharma, pemerintah mengusulkan besaran indirect cost pada tahun ini sebesar Rp 1.051.151.691.454. Biaya ini, selain untuk sewa hotel transit Jeddah, biaya selisih distribusi pemondokan di Mekkah, sewa rumah cadangan, konsumsi masa kedatangan dan kepulangan di bandara, konsumsi selama di Armina, pelayanan bongkar muat barang, dan safeguarding, juga dipakai untuk biaya penerbangan petugas, biaya operasional dalam negeri, seperti penerbitan paspor jemaah, biaya operasional sistem informasi haji terpadu, penerbitan buku manasik dan bimbingan manasik bagi jemaah haji, dan sebagainya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

    Nasional
    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

    Nasional
    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com