Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lain SBY, Lain Pula Noynoy

Kompas.com - 17/07/2010, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Filipina Benigno Aquino (Noynoy), seperti dilansir AFP 2 Juli 2010 lalu, memilih untuk turut terjebak kemacetan bersama pengguna jalan lainnya saat bepergian dengan kendaraannya.

Itu terjadi di dua hari pertama pemerintahannya. Ia juga melarang penggunaan sirene dan memerintahkan sopirnya untuk berhenti saat lampu merah. Noynoy juga menolak menggunakan jalur khusus yang bisa memperlancar jalannya.

Namun akibatnya, Noynoy terlambat 40 menit untuk menghadiri parade militer. Apa yang dilakukan Noynoy itu untuk memenuhi janjinya saat pemilu Filipina yang digelar pada Mei lalu. Saat pidato pelantikannya akhir Juni lalu, putra Corazon Aquino ini mengatakan, "Tak akan ada sirene, tidak ada counter flow," katanya. Meskipun, pilihan sikap Nonov ini membuat pusing para pengawalnya.

Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru dikritik secara terbuka oleh seorang warga Cibubur, Hendra NS, yang menyampaikan keluhannya melalui Surat Pembaca Kompas, kemarin.

Hendra acap kali berpapasan dengan rombongan Presiden SBY dalam perjalanannya ke kediaman pribadi di Cikeas, Jawa Barat. Pekan lalu, Hendra mengalami tindakan tak mengenakkan karena dihardik dan diancam "dibedil" oleh seorang petugas pengawal saat ia kebingungan menepi karena ada lebih dari satu instruksi dari petugas.

Hendra pun meminta Presiden lebih sering menetap saja di Istana Negara yang menjadi kediaman resmi kepala negara. Alasannya, kelancaran berkendara di Cibubur hanya bisa dirasakan oleh Presiden, tidak untuk rakyatnya.

"Memang kalau kita lihat sekarang, rombongan Presiden kalau lewat semakin panjang. Dan sepertinya pengamanan semakin ketat. Ini mengakibatkan penyetopan kendaraan menjelang rombongan lewat menjadi lebih lama. Hal ini menunjukkan semakin senjangnya pelayanan untuk masyarakat dan pejabat," kata pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, kepada Kompas.com, Sabtu (17/7/2010) pagi.

Kenyataan seperti ini, menurut Andrinof, sangat merepotkan warga. Apalagi terjadi di Jakarta ataupun di kota besar lainnya yang mengalami kemacetan parah. Meski tak harus meniru langkah ekstrem yang dipilih Noynoy, Presiden SBY diharapkan bisa mengevaluasi iring-iringan rombongan pengawalnya yang semakin panjang.

"Bagaimanapun, keselamatan Kepala Negara harus dijamin. Tetapi, bisa diminimalisasi dengan mengurangi rombongan pengawal. Tidak perlu terlalu panjang seperti sekarang. Kan bisa juga untuk penghematan," kata Andrinof.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

    Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

    Nasional
    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Nasional
    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    Nasional
    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Nasional
    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com