Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lain SBY, Lain Pula Noynoy

Kompas.com - 17/07/2010, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Filipina Benigno Aquino (Noynoy), seperti dilansir AFP 2 Juli 2010 lalu, memilih untuk turut terjebak kemacetan bersama pengguna jalan lainnya saat bepergian dengan kendaraannya.

Itu terjadi di dua hari pertama pemerintahannya. Ia juga melarang penggunaan sirene dan memerintahkan sopirnya untuk berhenti saat lampu merah. Noynoy juga menolak menggunakan jalur khusus yang bisa memperlancar jalannya.

Namun akibatnya, Noynoy terlambat 40 menit untuk menghadiri parade militer. Apa yang dilakukan Noynoy itu untuk memenuhi janjinya saat pemilu Filipina yang digelar pada Mei lalu. Saat pidato pelantikannya akhir Juni lalu, putra Corazon Aquino ini mengatakan, "Tak akan ada sirene, tidak ada counter flow," katanya. Meskipun, pilihan sikap Nonov ini membuat pusing para pengawalnya.

Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru dikritik secara terbuka oleh seorang warga Cibubur, Hendra NS, yang menyampaikan keluhannya melalui Surat Pembaca Kompas, kemarin.

Hendra acap kali berpapasan dengan rombongan Presiden SBY dalam perjalanannya ke kediaman pribadi di Cikeas, Jawa Barat. Pekan lalu, Hendra mengalami tindakan tak mengenakkan karena dihardik dan diancam "dibedil" oleh seorang petugas pengawal saat ia kebingungan menepi karena ada lebih dari satu instruksi dari petugas.

Hendra pun meminta Presiden lebih sering menetap saja di Istana Negara yang menjadi kediaman resmi kepala negara. Alasannya, kelancaran berkendara di Cibubur hanya bisa dirasakan oleh Presiden, tidak untuk rakyatnya.

"Memang kalau kita lihat sekarang, rombongan Presiden kalau lewat semakin panjang. Dan sepertinya pengamanan semakin ketat. Ini mengakibatkan penyetopan kendaraan menjelang rombongan lewat menjadi lebih lama. Hal ini menunjukkan semakin senjangnya pelayanan untuk masyarakat dan pejabat," kata pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, kepada Kompas.com, Sabtu (17/7/2010) pagi.

Kenyataan seperti ini, menurut Andrinof, sangat merepotkan warga. Apalagi terjadi di Jakarta ataupun di kota besar lainnya yang mengalami kemacetan parah. Meski tak harus meniru langkah ekstrem yang dipilih Noynoy, Presiden SBY diharapkan bisa mengevaluasi iring-iringan rombongan pengawalnya yang semakin panjang.

"Bagaimanapun, keselamatan Kepala Negara harus dijamin. Tetapi, bisa diminimalisasi dengan mengurangi rombongan pengawal. Tidak perlu terlalu panjang seperti sekarang. Kan bisa juga untuk penghematan," kata Andrinof.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

    Nasional
    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

    Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

    Nasional
    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

    Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

    Nasional
    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

    Nasional
    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

    Nasional
    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

    Nasional
    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

    Nasional
    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

    Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

    Nasional
    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

    Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

    Nasional
    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

    Nasional
    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

    Nasional
    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

    Nasional
    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com