Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bibit: Jangan Menyerah Melawan Koruptor!

Kompas.com - 12/07/2010, 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibid Samad Riyanto, menyerukan kepada semua penggiat antikorupsi dan masyarakat luas agar tidak berhenti melakukan aktivitas pemberantasan korupsi. Insiden kekerasan yang menimpa aktivis ICW Tama S Langkun, dinilai Bibit sebagai tantangan yang mesti dihadapi bersama seluruh elemen masyarakat.

Hal ini disampaikan Bibit usai menjenguk Tama di RS Asri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (12/7/2010) . "Bangsa ini, terutama semangat antikorupsi, jangan sampai kalah. Atensi dari Kepala Negara sudah luar biasa dalam melawan korupsi, maka berikutnya tinggal perilaku warga masyarakat melawan korupsi," kata Bibit.

Dalam kesempatan tersebut, Bibit juga mendesak aparat penegak hukum agar bertindak profesional dan transparan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap Tama.

Bibit menilai, Tama maupun para aktivis antikorupsi lainnya, memiliki peran besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK, sebagai aparat penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi, menurut Bibit, menghargai peran besar ICW sebagai gerakan masyarakat untuk melawan korupsi.

"Aktivis adalah anak bangsa yang peduli terhadap nasib bangsa ini. Itu perlu keberanian," tandasnya.

Seperti diberitakan, Tama S Langkun menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok orang tak dikenal pada Kamis (8/7/2010) dini hari. Tama merupakan investigator ICW yang menyelidiki kasus dugaan rekening mencurigakan milik perwira Polri. Hingga kini Tama masih dirawat di RS Asri, Jakarta Selatan. Kasusnya hingga kini juga masih ditangani oleh pihak kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com