Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Belanda Nostalgia soal Perang

Kompas.com - 25/06/2010, 11:55 WIB

KOMPAS.com — Untuk pertama kali orang Indonesia dan orang Belanda berbicara terus terang tentang perang di zaman revolusi. Hal itu dilakukan oleh sekitar 70 orang peserta diskusi panel yang berjudul Pluralisation of Narrafives of the history of Indonesian Independence (Pluralisasi Kisah tentang Sejarah Kemerdekaan Indonesia) belum lama ini di Belanda. Tapi peserta diskusi itu tidak hanya membicarakan soal perang.

Setelah Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Belanda mengirim tentaranya ke Indonesia atau Hindia Belanda, sebutan Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Rakyat Indonesia pun melakukan perlawanan. Bagi Indonesia, masa itu adalah masa revolusi atau masa perang melawan Belanda yang mau menduduki kembali negerinya.

Semua lapisan masyarakat pada saat itu bangkit melawan Belanda dengan semangat luar biasa. Mereka menggunakan bambu runcing untuk melawan tentara Belanda yang bersenjata lengkap. Namun, bagi pihak Belanda yang terjadi antara 1945 sampai 1949 itu bukan perang, melainkan penertiban umum atau aksi polisi, yang dalam bahasa Belanda disebut politionele actie.

Petisi

Beberapa saat silam sekelompok intelektual Belanda meminta Pemerintah Belanda untuk mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Petisi inilah yang mendorong sekelompok warga Indonesia di Belanda untuk menggelar diskusi panel ini.

Salah seorang penandatangan petisi tadi adalah Profesor Nico Schulte Nordholt, guru besar di Universitas Twente. "Beliau memiliki keterkaitan masa lalu yang cukup erat dengan Indonesia karena beliau lahir di Indonesia pada saat bapaknya bertugas di sana," kata Alpha Amirrachman, ketua panitia diskusi panel yang digelar 19 Juni 2010 di gedung Universitas Leiden itu.

Pertemuan itu adalah kesempatan untuk mengungkapkan cerita-cerita yang lebih personal yang belum terungkap tentang masa antara tahun 1945 sampai 1949. "Misalnya anaknya Pak Nico itu pernah menangis ketika mendengar bahwa tentara Belanda mati ditusuk oleh bambu runcing," kata mahasiswa PhD di Universitas Amsterdam ini. "Ada baiknya kalau cerita itu diketahui oleh orang Indonesia," tandasnya.

Walhasil dari pukul 10 pagi sampai 4 sore, para hadirin yang merupakan keturunan pihak-pihak bermusuhan itu dengan serius tapi santai—dan kadang-kadang dibubuhi humor—bertukar cerita.

Pengakuan sejati

Pada perayaan 17 Agustus 2005, Ben Bot Menlu Belanda saat itu telah menyatakan "Pemerintah Belanda menerima 17 Agustus 1945 sebagai fakta sejarah awal kemerdekaan Indonesia". Menanggapi hal ini, Nico Schulte Nordholt, yang juga bertindak sebagai panelis, menilai itu tidak cukup. Ia ingin agar Pemerintah Belanda menyatakan pengakuan sejati 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI.

Tjitske Lingsma, seorang wartawan Belanda, dalam makalahnya mengkritik perilaku penjajahan Belanda habis-habisan. Ia juga mengkritik Perdana Menteri Belanda demisioner, Jan Peter Balkenende, yang membanggakan "masa kejayaan VOC". Ia juga menyinggung Westerling, serdadu Belanda yang banyak membantai warga Sulawesi Selatan.

Dan yang menarik pula ia mengecam sikap warga dan Pemerintah Belanda yang menuntut Jerman dan Jepang minta maaf, tapi segan minta maaf sama Indonesia. "Oleh karena itu, akan pantas bagi Pemerintah Belanda untuk meminta maaf atas suatu perbuatan yang tidak berlangsung bukan selama tiga tahun, tapi tiga abad," katanya.

Buku sejarah bersama Nyonya Joty ter Culve, seorang warga Belanda kelahiran Indonesia atau tepatnya Hindia Belanda, memuji warga Indonesia yang memiliki gagasan menyelenggarakan pertemuan ini. "You are a hero (Anda pahlawan)," katanya.

Alpha Amirrachman merasa puas atas kelancaran diskusi yang banyak mengungkap informasi ini. Ia membenarkan apa yang dikatakan Yoty ter Culve, pemimpin Yayasan Linggarjati itu. "Jadi ini upaya pertama yang digulirkan yang kebetulan dimulai oleh pihak Indonesia," tandasnya kepada Radio Nederland Wereldomroep.

Keputusan diskusi panel yang konkret adalah berupaya untuk menyusun buku sejarah bersama yang memuat dua versi: Indonesia dan Belanda. (Bari Muchtar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com