Pengurus baru DPP PKS bertugas menangani masalah operasional, seperti pembangunan pengaderan dan keumatan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, serta pengokohan dan perluasan dukungan berbasis teritorial. Masalah kebijakan publik dan pemerintahan menjadi tugas Fraksi PKS di DPR dan DPRD.
Sebelumnya, dalam diskusi di sela-sela munas, Sabtu, mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan, pemimpin Indonesia ke depan harus berasal dari kaderisasi lembaga politik yang jelas. Pemimpin tidak boleh lahir dari proses yang koruptif, kolutif, dan penuh nepotisme. Kaderisasi melalui jenjang atau sistem yang jelas itu akan menghasilkan pemimpin yang memiliki militansi dan kemampuan membangkitkan jati diri bangsa.
”Pemimpin ke depan tidak boleh hanya berkutat pada persoalan lokal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan muruah (harga diri) bangsa dan memperbaiki citra internasional Indonesia,” katanya.
Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin menambahkan, PKS mempersiapkan calon pemimpin melalui proses kaderisasi kepemimpinan internal terlebih dahulu sebelum kader itu siap diluncurkan di masyarakat. Kaderisasi itu dilakukan melalui poros dakwah dan poros kerja. (nta/mzw)