Dana Aspirasi Belum Tentu Sampai Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Alokasi anggaran dana Rp 15 miliar per dapil yang diwacanakan di DPR dianggap terlalu memboroskan uang negara. Selain nilainya yang sangat besar, dana tersebut berpotensi tidak tepat sasaran.

"Dari segi pemerataan belum tentu bisa tercipta. Belum tentu uangnya sampai ke masyarakat di masing-masing dapil. Bisa jadi hanya sampai ke tim sukses mereka saja," demikian diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch bidang politik, Abdulah Dahlan, dalam jumpa pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (6/6/2010).

Dia menjelaskan, pola rencana alokasi anggaran dana tersebut justru akan merusak tatanan sistem demokrasi yang ada. Fungsi legislatif dan fungsi yudikatif, kata Abdullah, akan terkaburkan dan menjadi semakin tidak beraturan. "Dengan dana ini justru terjadi bypass. Seolah menjadi ada pembagian dana secara langsung dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata dia.

Potensi penyimpangan, ujarnya, akan semakin besar terjadi di daerah-daerah. Jika terealisasi nantinya, kata Abdulah, belum tentu dana tersebut direalisasikan dalam bentuk program yang dibutuhkan masyarakat. "Bukan tak mungkin bentuknya kepada masyarakat berupa cash and carry. Dari sisi itu proses demokrasi telah dibohongi," tandasnya.