Ditolak Pemerintah, Golkar Maju Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar 'keukeuh" tetap memperjuangkan usulannya mengenai alokasi dana aspirasi bagi anggota DPR dalam APBN tahun 2011. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, Rp15 miliar per orang.

Dengan kata lain, dibutuhkan anggaran Rp8,4 triliun untuk 560 anggota Dewan. Pernyataan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, yang mengatakan dana tersebut dipandangan tak diperlukan, tak menyurutkan "kengototan" partai pimpinan Aburizal Bakrie itu.

Saat ditanya, apakah Golkar akan tetap memperjuangkan meski ada sikap penolakan dari pemerintah, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menjawab, "Tentu dong (diperjuangkan)," kata Idrus, seusai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislator Golkar se-Indonesia, Sabtu (5/6/2010), di Jakarta.

"Kami punya keyakinan, itu juga aspirasi masyarakat. Yang namanya perjuangan ada tantangannya," lanjut mantan Ketua Pansus Angket Kasus Bank Century ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, juga mengatakan, usulan itu untuk mengakomodir aspirasi yang dikumpulkan dari para konstituen. "Kalau hanya didasarkan penduduk, pembangunan itu tidak merata. Karena itu, kader-kader di daerah memperhatikan permintaan konstituennya. Maka kami mengusulkan agar masuk ke APBN yang nantinya disalurkan sesuai kepentingan daerah. Duit tidak diterima langsung oleh anggota DPR," kata Ical.

Usulan dana aspirasi ini memang awalnya dilontarkan dua fraksi besar, Golkar dan Demokrat, saat menyampaikan pandangan terkait Rancangan APBN 2011 yang dibacakan di paripurna pekan lalu. Menteri Keuangan, dalam jawabannya memaparkan, usulan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan dan justru tidak berdasar asas pemerataan dan keadilan.