Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembela Kasus Korupsi Ingin Pimpin KPK

Kompas.com - 26/05/2010, 16:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak hanya pengusaha, pengacara yang pernah membela kasus korupsi pun melirik posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Pada Rabu (26/5/2010) sore, pengacara Alamsyah Hanafiah mendatangi Sekretariat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta. Ia pernah menjadi kuasa hukum tersangka korupsi alat outsourcing sistem manajemen pelanggan Hariadi Sadono dan tersangka korupsi pengadaan minyak goreng Nurdin Halid.

"Sebagai anak bangsa dan juga praktisi hukum, saya ingin ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pimpinan KPK," ujar bos firma hukum Alamsyah Hanafiah & Partners ini kepada para wartawan.

Lantas, bagaimana dengan reputasi Anda dalam melawan korupsi? "Justru pengalaman empiris saya di situ. Saya sangat tahu trik-trik koruptor bagaimana caranya. Saya selama ini kan membela korupsi. Pengalaman ini membuat saya menjadi tahu seluk-beluk, liku-liku korupsi," terang Alamsyah.

Alamsyah, sebagai penentang hukuman mati bagi koruptor, mengaku prihatin dengan kondisi KPK saat ini.

"Posisi pimpinan KPK sekarang ini bermasalah, seperti Bibit-Chandra. Berkas sudah lengkap atau P-21. Kata pengadilan negeri mereka harus disidangkan. Kebetulan, kejaksaan masih banding. Berarti akan ada kevakuman dan pimpinan KPK definitif belum ada," katanya.

Alamsyah juga pernah menjadi pengacara Gunawan Santoso, terpidana mati kasus pembunuhan bos PT Asaba. Ia mengatakan, pimpinan KPK saat ini masih ada tekanan dan pengaruh dari pihak-pihak tertentu.

Dalam menjalankan tugas, katanya, KPK masih melakukan tebang pilih. Pimpinan KPK juga dinilai memiliki ketakutan kehilangan jabatannya. "Ke depan, pimpinan KPK harus berani dipecat," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

    Nasional
    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

    Nasional
    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

    Nasional
    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

    Nasional
    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

    Nasional
    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

    Nasional
    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

    Nasional
    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

    Nasional
    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

    Nasional
    Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

    Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

    Nasional
    Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

    Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

    Nasional
    Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

    Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

    Nasional
    KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

    KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com