Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun Penuhi Panggilan Polri

Kompas.com - 21/04/2010, 10:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Muhammad Misbakhun memastikan bakal memenuhi panggilan Mabes Polri, Rabu (21/4/2010) ini. Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga inisiator Hak Angket Century ini akan diperiksa dalam perkara pengucuran letter of credit (L/C).

"Saya akan memenuhi panggilan, ini sedang siap-siap. Saya diperiksa sebagai saksi kejahatan perbankan atas Robert Tantular. Saya sendiri enggak tahu apa hubungannya dengan Robert Tantular," kata Misbakhun saat ditemui di kompleks Gedung MPR/DPR, Rabu.

Sebagai persiapan, Misbakhun mengakui bahwa dia telah mempelajari sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.

Dengan mengenakan kemeja batik berwarna kuning, Misbakhun didampingi  dua kuasa hukumnya, Jefferson Dao dan Luhut Simanjutak. Misbakhun juga tampak didampingi anggota Tim 9 lainnya, yakni Akbar Faisal dan Lily Wahid.

Mereka akhirnya berangkat ke Mabes Polri bersama-sama dari Gedung MPR/DPR sekitar pukul 10.00. Nantinya, kata Misbakhun, dia juga akan didampingi oleh internal partai dan sejumlah anggota Komisi III DPR.

"Mungkin ini sebagai bentuk dukungan atau solidaritas mereka. Saya sangat menghargai ini sebagai suatu bentuk dukungan. Komisi III ikut juga, tapi belum tahu siapa saja," ujarnya.

Lily Wahid, anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, mengatakan, semua anggota Tim 9 bakal ikut mendampingi Misbakhun sepanjang pemeriksaan di Mabes nanti.

"Kami sebagai Tim 9 merasakan kalau salah satu anggota kami kena kasus, tim solidaritasnya terbangun," kata Lily di tempat yang sama.

Sebelumnya Misbakhun telah dipanggil Mabes Polri 16 April 2010, tetapi pihak Misbakhun melayangkan surat penundaan. Kuasa hukum Misbakhun beralasan bahwa jadwal kliennya padat.

Mabes Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan penerbitan L/C bodong PT Selalang Prima Internasional (SPI). Misbakhun sendiri sebagai Komisaris PT SPI juga dilaporkan dalam keterlibatannya menerbitkan L/C yang diduga bodong dari Bank Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com