Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inilah Susunan Pengurus DPP PDI-P 2010-2015

Kompas.com - 08/04/2010, 17:44 WIB

SANNUR, KOMPAS.com- Puncak Kongres III PDI Perjuangan ditandai dengan pengumuman sekaligus pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan 2010-2015, Kamis (8/4/2010). Setelah melalui pembahasan oleh formatur tunggal, susunan kepengusan disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sejumlah wajah baru menghiasi kepengurusan itu, di antaranya terpilihnya Tjahjo Kumolo sebagai Sekjen PDI Perjuangan.

Mereka yang terpilih sebagai para ketua DPP PDI Perjuangan dan Sekjen PDI Perjuangan itu disampaikan Mega di hadapan jajaran pengurus dan utusan kongres PDI Perjuangan di Hotel Inna Grand Bali Beach.

"Tidak mudah untuk memilih mereka yang membantu saya sebagai DPP karena begitu banyak yang bagus, tapi tempatnya terbatas bagi mereka yang nantinya dan mereka yang tidak ada lagi namanya bukan tidak terpikir sebagai ketua umum saya akan berpikir terus untuk memasukkan mereka, sehingga segala sesuatu jalan baik bagi mereka yang disebutkan namanya jangan jadi sombong dan pongah," katanya.

Kongres dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terus menerus. Bagi mereka yang ingin sekadar namanya ada di tempat itu akan diterapkan disiplin partai. Sejumlah orang yang disebutkan Mega sudah tidak ada di tempat karena sudah pulang.

Saat menegangkan itu diumumkan Mega, dan sejumlah nama yang terpilih dalam struktur PDI Perjuangan terdiri ketua umum, di bawahnya ketua internal (6), program kehidupan masyarakat (6), lembaga pemerintah (7). Di bawah sekjen terdapat tiga wasekjen, bendahara umum dan dua wakil bendahara, mereka yang terpilih sebagai pengurus DPP berjumlah 27 orang.

"Bagi mereka yang saya sebutkan saya minta mendampingi, jangan komentar karena diberikan hak kepada saya untuk memilih orang bagaimana cara mendisiplinkan anggota-anggota partai," katanya.

Khusus untuk penjabat Ketua Bidang Kehormatan Partai, Sudarto Danusubroto, Mega menyatakan, "Nama ini paling senior yang mengikuti keluarga sebagai ajudan dan diketahui sangat disiplin terus menerus dapat membaktikan karir sampai menjabat sebagai anggota DPR. Sudarto sebelumnya mantan polisi."

Berikut susunan lengkap pengurus DPP PDI Perjuangan:

Ketua Umum:  Megawati Soekarnoputri

Ketua DPP Bidang Kehormatan:  Sidarto Danusubroto
Bidang Keanggortaan: Idam Samawi
Bidang Organissi: Jarot Saiful Hidayat
Bidang Sumberdaya dan  Dana" Effendi Simbolon
Bidang Pertanian Perikanan dan Kelautan: Mindo Sianipar
Kesehatan dan Tenaga Kerja: Ribka Tjiptaning
Keagaaman dan Kebudayaan: Hamka Haq
Industri dan Perdagangan: Nusirman Sujono
Perempaun dan Anak: Iryanti Sukamdani
Bidang Transportasi: I Made Urip MSI
Bidang Energi dan Pertambangan: Bambang Wuryanto
Bidang Kehutanan dan Perkebunan: Mohammad Prakosa
Ketua Bidang Keuangan dan Perkbankan: Emir Moeis
Ketua Bidang Hukum Dan HAM: Trimedya Panjaitan
Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional Andreas H Pariera
Bidang Otonomi Daerah: Komarudin Watubun

"Sekjen setelah selama ini saya berpikir dan berpikir diberikan kepada Tjahjo Kumolo," kata Mega. "Spesial terima kasih kepada Pramono yang menjalankan tugas dengan sangat baik," lanjutnya.

Sekjen: Tjahjo Kumolo

Wakil Sekjen Bidang Internal: Eriko Sotaduga
Wakil Sekjen Bidang Program: Ahmad Baskara
Wakil Sekjen Bidang Kesekertariatan: Hasto Kristianto

Bendahara Umum: Olly Dodokambey
Wakil Bendahara Umum" Rudiyanto Tjen
Wakil Bendahara Umum: Yuliari Pieter Batubara.

Nama-nama itu menurut Mega disusun berhari-hari karena orangnya harus berwibawa dan disiplin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com