Punya Data Teroris, Kopassus Tetap Hanya "Back Up" Polisi

Kompas.com - 15/03/2010, 12:54 WIB
Editorhertanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Pasukan Khusus atau Kopassus mengklaim pihaknya memiliki sejumlah data intelejen internal terkait berbagai kasus terorisme di Indonesia. Sebagai pasukan elit di jajaran TNI, Kopassus merasa juga memiliki tanggung jawab dalam penanganan terorisme.

"Pastilah. Tidak mungkin kami tidak punya data seperti itu," kata Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Lodewijk F Paulus usai acara serah terima jabatan sejumlah Komandan Satuan di Makopassus, Cijantung, Senin (15/3/2010).

Meski demikian, kata dia, bukan berarti Kopassus bisa bergerak sendiri dalam penanganan terorisme di Indonesia. Mengacu pada Undang-undang, TNI dalam hal ini Kopassus, tetap mengedepankan kerjasama dengan Polri sebagai aparat penegak hukum yang berwenang memberantas terorisme.

Lodewijk menjelaskan, terorisme sebagai sebuah tindak pidana, menjadi wilayah penanganan Polri sebagai penegak hukum. "Namun, sering dikatakan terorisme itu extraordinary crime yang harus dilawan seluruh komponen bangsa. Terutama Polisi dan TNI, kami harus bersatu padu," ungkapnya.


Selama Polisi masih mampu menangani kasus terorisme, kata Lodewijk, TNI tidak akan masuk ke dalam wilayah tersebut. Dia memberi contoh, jika terjadi kesulitan pada kasus tertentu, barulah saat itu TNI bisa masuk untuk membantu.

"Katakan seperti kasus penyanderaan di Mumbai, Polisi kesulitan, nah seperti itu kami masuk dan saling membantulah," kata Lodewijk, tegas.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X