SBY Puas, DPR Tolak Pemakzulan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengikuti perkembangan kasus Bank Century. Bahkan, SBY juga tidak pernah lepas memantau isu pemakzulan menyusul hasil paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya mengetahui bahwa seiring dengan hasil kerja Panitia Angket ini berkembang pula ide-ide mengenai pemakzulan. Saya mencermati dan mengikuti secara seksama isu itu. Saya menghargai bahwa mayoritas fraksi di DPR menolak dengan tegas kemungkinan pemakzulan itu, kendati pemakzulan ini memang diatur dalam UUD 1945," kata Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2010) malam.

Soal pemakzulan, SBY mengatakan harus sesuai aturan. "Itu bisa dilakukan dalam situasi terlanggarnya dalam pasal pemakzulan," ujarnya.

Presiden SBY berharap seluruh rakyat dapat menghormati situasi yang berkembang dan menjaga kehidupan politik. Mekanisme pergantian pimpinan negara sendiri sudah diatur dengan tertib, yakni dilakukan secara langsung tiap lima tahun sekali.

Presiden mengatakan bahwa kerja Panitia Angket telah selesai dan ke depan akan ada perbaikan, terutama pemerintah akan memerhatikan secara serius masukan DPR tersebut. Khususnya kepada yang nyata-nyata bersalah dengan bukti yang tak terbantahkan, seperti pemilik dan manajemen Bank Century.

"Langkah hukum yang tegas sebaiknya perlu terus dilakukan dan segera dituntaskan. Kepada mereka yang dalam kondisi krisis telah berjasa dalam penyelamatan perekonomian nasional kita, maka kita patut memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya," jelasnya.

Pidato SBY ini merupakan jawaban atas putusan Paripurna DPR kemarin. Dalam menyampaikan pidato, SBY didampingi semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, termasuk Tifatul Sembiring, Suryadharma Ali, Agung Laksono, Muhaimin Iskandar, Patrialis Akbar, Sudi Silalahi, Kepala BIN Sutanto, juga Wakil Presiden Boediono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.