Budiman berdalih bahwa RUU tentang Desa harus segera dibahas untuk pembangunan desa. "Untuk kesejahteraan desa. Itu saya kira tuntutan yang adil. Selama ini dipinggirkan. Sehingga orang desa lari ke kota dan jadi pengangguran," jelas dia.
Parade Nusantara menuntut empat poin yang kontroversial di masyarakat. Tuntutan itu adalah penyesuaian masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi 10 tahun, menghapus periodisasi pencalonan kepala desa yang hanya dua periode menjadi batasan usia 60 tahun.
Tuntutan lain, biaya pilkades ditanggung 100 persen oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota melalui APBD dan alokasi dana desa sebesar 10 persen langsung dari APBN.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.