Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Menolak Berikan Pandangan Awal di Pansus

Kompas.com - 07/02/2010, 23:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan menolak rencana Panitia Hak Angket Bank Century untuk memberikan pandangan awal setiap fraksi terkait pengusutan kasus Bank Century yang telah berjalan. Pandangan awal dianggap tidak dikenal dalam Pansus Hak Angket di DPR.

"Kita sudah pernah mengalami beberapa panitia angket. Ini satu mekanisme yang tidak lazim di dalam suatu pengusutan Pansus Hak Angket ini," ucap Wasekjen DPP PPP, Romahurmuzi, di Kantor DPP PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/2/2010).

Romahurmuzi menjelaskan, DPP PPP telah melakukan rapat internal hari ini dan mengambil sikap untuk mempertanyakan kepada Pansus rencana penyampaian pandangan awal yang diagendakan besok.

"DPP PPP mengamanatkan kepada anggotanya di pansus untuk menanyakan hal ini besok karena istilah pandangan awal tidak muncul dalam rapat internal pansus yang lalu. DPP PPP meminta anggota pansus dari PPP melakukan kajian secara menyeluruh tentang persoalan ini," jelas dia.

Fraksi PPP, ucapnya, hanya akan menyampaikan pandangannya terkait Bank Century pada masa akhir Pansus. Hal itu untuk mencegah perbedaan pandangan partai antara pandangan awal dengan akhir nanti.

"Yang kita pahami hanya pandangan akhir saja karena tidak lucu kalau ada pandangan awal dan akhir yang nantinya berbeda. Padahal data-data yang dimintakan oleh pansus baru minggu depan diberikan," jelas dia.

"Secara substansi padangan awal ini harusnya tidak memberi ruang untuk berbeda dengan pandangan akhir. Tentunya kita akan tetap perjuangkan pandangan ini supaya satu saja pandangan fraksi pada akhir pemeriksaan," tambah Romahurmuzi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Nasional
Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com