Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarasi Nasional Demokrat Kok seperti Momen Kampanye Ya?

Kompas.com - 01/02/2010, 16:56 WIB

KOMPAS.com — Masuk ke kawasan Istora Senayan, Senin (1/2/2010), mengingatkan saya akan momen-momen liputan medio tahun lalu, menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Presiden 2009. Saat itu, kampanye demi kampanye hampir berlangsung setiap hari di Jakarta oleh para peserta pemilu, baik partai maupun pasangan capres dan cawapres.

Pada masa kampanye, kawasan Senayan hampir selalu ramai. Sekali ramai, tak tanggung-tanggung. Ratusan kendaraan besar dan kecil serta ribuan manusia memenuhi kawasan yang mulai dibangun pada tahun 1962 dengan atribut berwarna-warni sesuai dengan identitas kelompok masing-masing.

Pemandangan yang sama saya saksikan hari ini. Ratusan bus dan ribuan manusia memenuhi kawasan Istora Senayan dengan atribut yang didominasi warna biru. Kaus, bendera, topi hingga ikat kepala bertuliskan "Nasional Demokrat" dipakai oleh orang tua dan muda yang datang.

Tak hanya massa, kampanye juga identik dengan tokoh-tokoh yang datang. Di momen deklarasi ini pun, sejumlah petinggi partai politik dan kaum intelektual datang. Bayangkan, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputra, dan Ketua MPR Taufik Kiemas hadir di sini. Tak ketinggalan pula, mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung, mantan cawapres Wiranto, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, mantan menteri Siswono Yudohusodo dan Khofifah Indar Parawansa, anggota DPR RI Maruarar Sirait, budayawan Frangky Sahilatua serta intelektual muda Anies Baswedan.

Semangat saat menyanyikan "Indonesia Raya" hingga gegap gempita ketika berbagai lagu daerah dari Sabang hingga Merauke dikumandangkan memenuhi Istora Senayan. Salah satu jurnalis yang hadir tiba-tiba berceletuk, "Kok kayak kampanye ya?" ujarnya.

Hari ini, organisasi masyarakat Nasional Demokrat dideklarasikan. Organisasi yang bercita-cita merestorasi kembali perjuangan reformasi Indonesia ini lahir atas inisiatif dua tokoh masyarakat, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Surya Paloh. Mengingat dua inisiatornya adalah politisi serta sejumlah tamu yang datang adalah para politisi, mudah bagi publik untuk berpikir bahwa ormas ini akan menjadi saingan dari partai-partai politik yang ada, terutama partai penguasa.

"Tapi ini bukan untuk menyaingi partai. Ormas diperlukan untuk mengisi celah yang tak bisa diisi parpol kepada masyarakat," ujar Akbar Faisal, politisi Partai Hanura yang kini juga sedang duduk di kursi Dewan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com