Rakyat Papua Minta Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional HAM Papua dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai bahwa telah terjadi penurunan drastis terhadap situasi hak asasi manusia di Papua pada tahun 2009. Negara dianggap masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia, dan supremasi hukum di Papua.

"Sepanjang 2009, kriminalisasi terhadap warga sipil Papua meningkat. Aparat keamanan dengan mudah mendiskreditkan orang-orang yang dituduh sebagai separatis," kata Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib dalam jumpa pers di Sekretariat Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta, Minggu (17/1/2010).

Indikator-indikator ketidakadilan di Papua dilihat dari adanya kriminalisasi atas warga yang mengibarkan bendera, pembubaran demonstrasi damai, hingga penembakan terhadap tokoh pembebasan Papua, Kelly Kwalik, pada bulan Desember 2009. "Dalam kasus penembakan tokoh pembebasan Papua, Kelly Kwalik, terlihat negara gagal menyelesaikan konflik di Papua dalam tatanan demokrasi," ucapnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, identitas Papua kini tak lagi mendapat penghormatan penuh karena ekspresi damai kian dilihat sebagai tindakan melawan hukum. "Padahal itu bagian dari penghormatan kebudayaan dan manifestasi hak sipil politik setiap orang, sebagaimana yang dijamin dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 2006," ungkapnya.

Atas dasar tersebut, Matius Murib menyatakan bahwa rakyat Papua meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan prioritas perhatian untuk rakyat Papua. "Janji kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan yang menjadi tiga pilar program pemerintahan SBY harus bisa dirasakan langsung oleh rakyat Papua," ujarnya.

Kontras mencatat, dari periode Oktober sampai November 2009, setidaknya terjadi lima penembakan di Papua, dua konflik antarwarga, tiga kasus akibat pengibaran Bintang Kejora, dan satu kasus penganiayaan tahanan di Papua.