Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Gus Dur Pertimbangkan Kendaraan Politik Baru

Kompas.com - 12/01/2010, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pro-Gus Dur yang digawangi Yenny Wahid mempertimbangkan membentuk kendaraan politik baru di tengah kencangnya wacana rekonsiliasi dengan kubu Muhaimin Iskandar.

Juru Bicara PKB Gus Dur, Imron Rosyadi Hamid, mengatakan, ada sejumlah opsi yang berkembang sebagai hasil rapat yang digelar malam tadi. 

"Opsi pertama, bergabung dengan Muhaimin dkk (Muktamar Ancol) dengan konsekuensi kami tidak menghormati Gus Dur karena Muhaimin dan kubunya terbukti tidak mengakui Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syura PKB," kata Imron, Selasa (12/1/2010), dalam keterangan persnya kepada Kompas.com.

Opsi kedua, tetap "bertarung" dengan nama PKB. "Namun, energi umat habis karena terus berkonflik," ujarnya.

Pilihan terakhir, membuat kendaraan politik baru untuk menampung massa pro-Gus Dur yang menurutnya secara mayoritas menguasai konstituen PKB. "Rapat mempertimbangakn opsi ketiga karena paling sedikit mudharatnya," kata Imron. 

Imbauan rekonsiliasi yang sempat dikatakan Muhaimin disambut dingin. Imron mengatakan, pihaknya menyambut baik dan menghormati surat dari KH Mustofa Bisri dan KH Muchit Muzadi mengenai wacana rekonsiliasi. Akan tetapi, ia khawatir surat tersebut dimanfaatkan segelintir pihak yang justru tengah berkonflik di kubu Muhaimin.

"Kami berprasangka baik dan berharap surat itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan sempit hanya karena pihak yang berkonflik memegang surat itu," kata dia. 

Keputusan mengenai kendaraan politik baru akan dilakukan pascaperingatan 40 hari wafatnya Gus Dur. Saat ini, tutur Imron, pihaknya tengah melakukan pembahasan di tim kecil. "Kami sudah dapat dukungan dari ratusan kiai dari seluruh Indonesia, komunitas nonmuslim, dan Tionghoa," kata Imron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com