Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

28 Januari, Mahasiswa Ancam Duduki Parlemen dan Istana

Kompas.com - 10/01/2010, 13:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 10.000 mahasiswa siap dikerahkan untuk menduduki gedung MPR-DPR serta Istana Negara tepat pada masa habisnya program kerja 100 hari kabinet Indonesia Bersatu II yang jatuh pada 28 Januari 2010. Ancaman tersebut diserukan sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi 30 Kampus jika pemerintah tidak dapat menyelesaikan mega skandal Bank Century dalam 100 hari pemerintahannya.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Aliansi 30 Kampus se-Jabodetabek, Anto Cornelo, mahasiswa Universitas Krisna Dwipayana dalam jumpa pers "Ultimatum Mahasiswa untuk SBY-Budiono" di kampus STIE & STEMIK Jayakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2009).

"SBY telah menjadi Presiden yang gagal, kami minta dengan hormat untuk mundur atau kami turunkan secara paksa," teriak Anton. Ia juga mengatakan, aliansi mahasiswa tersebut terus mengumpulkan masa dan kekuatan dengan beberapa program persiapan.

Seperti, penyebaran selebaran dan panggung rakyat yang akan dilaksanakan pada 11-21 Januari, aksi-aksi tiap kampus untuk mengultimatum pemerintah agar segera turun pada 22-24 Januari, aksi besar-besaran bersama jaringan kampus, 25 Januari, dan puncaknya pendudukan gedung DPR-MPR serta Istana Negara pada 28 Januari.

Gerakan besar-besaran yang direncanakan oleh Aliansi 30 Kampus ini diakui Anton murni inisiatif mahasiswa tanpa provokasi oknum lain. "Jangan bilang ini gerakan makar, tidak ada kaitannya dengan gerakan makar. Ini murni dari kampus. Masrakarat juga tidak perlu takut dengan pihal tertenu, tidak perlu terpengaruh," ujar Anton.

Mengenai kemungkinan aksi ini akan rusuh, Anton menjawab, "Chaos atau tidak tergantung situasi. Kita nggak mau jatuh korban lebih besar. Tapi perjuangan pasti ada korban," pungkasnya.

Aliansi 30 Kampus menggelar jumpa pers mengenai rencana aksi protes mahasiswa kepada pemerintahan SBY yang dinilai gagal dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti tsunami Aceh, keadilan hukum, pemberantasan korupsi, kasus Prita, Jakas Ester, kriminalisasi KPK, serta mega skandal Century.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

Nasional
Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Nasional
Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com