Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Berkelit, Mantan Pejabat BI "Diceramahi"

Kompas.com - 06/01/2010, 13:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jawaban "tidak tahu", "belum bertugas", dan "lupa" sepertinya menjadi jawaban favorit para mantan pejabat Bank Indonesia yang dihadirkan memberikan kesaksian di Pansus Angket Kasus Bank Century.

Entah karena geram atau sebab lainnya, anggota Pansus asal Fraksi Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, mengimbau dan meminta para mantan pejabat ini untuk memberikan keterangan yang jujur. Hari ini, dua mantan Deputi Gubernur BI, Maman H Soemantri dan Maulana Ibrahim, serta mantan direktur pengawasan, Rusli Simanjuntak, memberikan kesaksiannya.

Agun mengatakan, ia mengendus adanya pejabat BI di level bawah yang akan dikorbankan dalam kasus Century.

"Bapak-bapak sudah disumpah sebelum memberikan kesaksian. Jujur saja. Kami tidak ingin ada yang dikorbankan. Mohon Pak Maman dan Pak Maulana beri pernyataan baru, kesaksian baru," kata Agun saat mengajukan pertanyaan kepada para saksi, Rabu (6/1/2010).

Sebelumnya, para mantan pejabat BI ini sering menjawab bahwa mereka tidak memiliki bidang kerja yang berkaitan langsung dengan keputusan merger.

"Kemarin, Pak Anton (mantan Direktur Pengawasan Bank I) mengatakan, hal ini merupakan kesalahan semua. Semua atasan, mulai dari Pak Anwar sampai Pak Burhanuddin, semua menyalahkan dia. Bicara jujur saja, jangan ada yang dikorbankan," ujar Agun.

Mendapat "ceramah" untuk bersaksi dengan jujur, Maman H Soemantri kembali mengungkapkan bahwa dirinya hanya mengetahui persoalan merger Century sebatas catatan yang diterima dari bawahannya.

"Saya hanya mendapatkan catatan dari direktur yang di bawah direktorat saya. Apakah saya mengendus ada yang salah, pengetahuan saya hanya sebatas yang saya baca dari catatan yang masuk. Kalau detail, soal pelanggaran tidak otomatis saya punyai karena hal itu berkaitan dengan pengawasan," kata Maman yang menjabat Direktur Direktorat Penelitian dan Investigasi Perbankan saat keputusan merger diambil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com