Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Nama Ahli, Rapat Pansus Tertutup

Kompas.com - 15/12/2009, 13:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat konsultasi Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI dengan perwakilan fraksi di Gedung DPR RI, Selasa (15/12/2009), untuk pertama kalinya digelar tertutup.

Rapat dengan agenda penetapan nama tim ahli independen yang akan mendampingi Pansus ini hanya dihadiri pimpinan Pansus dan perwakilan pimpinan fraksi.

Anggota Pansus dari Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya mengatakan, ada pertimbangan sendiri ketika rapat konsultasi berlangsung tertutup. Bahkan, para anggota, yang bukan pimpinan, harus keluar dari ruang rapat.

"Begini. Kita kan minta tolong. Ahli-ahli ini kan nantinya tidak terkait dengan kasus ini. Dalam rapat, tiap fraksi beri nama terus di-cross check fraksi lain. Kalau nanti ada pernyataan atau sanggahan dari fraksi lain yang agak buruk atau kepleset ngomong kan bisa bahaya," tuturnya.

Dengan demikian, rapat konsultasi tertutup ini semata-mata untuk menjaga nama baik para ahli yang sedang diseleksi.

Menurut Chandra, pimpinan Pansus mengundang masing-masing ketua fraksi untuk menyampaikan usulan nama. Namun, tak semua ketua fraksi bisa hadir sehingga diwakilkan oleh anggotanya yang juga termasuk dalam keanggotaan Pansus.

Menurut Chandra, Fraksi PAN sendiri mengusulkan nama Kwik Kian Gie, Dradjad Wibowo, Ichsanuddin Noorsy, Yanuar Rizky dari Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Denny Danuri. Dari usulan masing-masing fraksi akan ditetapkan 10 nama tim ahli yang akan mendukung kerja Pansus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com